REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kapolda Sumatera Barat Irjen Toni Harmanto menyambangi kantor KPU Sumbar untuk membicarakan mengenai Pilkada serentak 2020. Pada pertemuan tersebut, kapolda Sumbar disambut Ketua KPU Sumbar Amnasmen.
"Kita harus mendeteksi sejak dini agar pilkada bisa berjalan baik tanpa gejolak dan perlu pendataan akurat sehingga tidak terjadi kesalahan dikemudian hari," kata Toni Harmanto, Senin (20/7).
Toni menyebut polisi punya kewajiban untuk menjaga keamanan supaya Pilkada berjalan dengan sukses sampai Sumbar punya pemimpin terbaik selama 5 tahun ke depan. Untuk itu, Kapolda Sumbar menyebut kepolisian dan KPU harus menjaga sinergitas dalam pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilakukan pada 9 Desember nanti.
Karena itu, menurut Toni, kepolisian harus mengetahui secara detail mengenai tahapan yang akan dijalankan KPU untuk menyukseskan Pilkada. "Kita bersama-sama KPU akan tetap sinergi dalam menciptakan suksesnya penyelenggaraan pilkada, baik dari tahapan awal sampai penetapan nantinya," ucap Toni Harmanto.
Kepolisian, menurut Toni, ingin melakukan pemetaan terhadap potensi ancaman keamanan pada Pilkada. Hal ini agar polisi dapat bergerak lebih dini dan gangguan keamanan dapat diantisipasi lebih awal.
Ketua KPU Sumbar Amnasmen di depan Kapolda Sumbar menjelaskan tahapan Pilkada yang telah dan akan dilakukan adalah verifikasi faktual bakal calon perseorangan. Kemudian untuk memudahkan tahapan Pilkada, KPU sudah merekrut tenaga tambahan untuk melakukan verifikasi data bakal calon perseorangan.
Sementara untuk pencocokan dan penelitian (coklit) dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk membantu tugas PPS. "Kami minta tim dari bakal calon untuk mendampingi petugas saat dilakukan verifikasi dan coklit agar tidak terjadi prangsangka di kemudian hari," ucap Amnasmen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika