Selasa 14 Jul 2020 22:50 WIB

Kemenhub Serahkan 13 Kapal Pelra pada Pemda

Bantuan kapal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan konektivitas antardaerah

 Kementerian Perhubungan Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kembali menghibahkan sebanyak 13 (tiga belas) unit kapal Pelayaran Rakyat (Pelra) kepada 13 (tiga belas) Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten.
Foto: Humas Ditjen Hubla
Kementerian Perhubungan Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kembali menghibahkan sebanyak 13 (tiga belas) unit kapal Pelayaran Rakyat (Pelra) kepada 13 (tiga belas) Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kembali menghibahkan sebanyak 13 (tiga belas) unit kapal Pelayaran Rakyat (Pelra) kepada 13 (tiga belas) Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten. Acara penandatatanganan berita serah terima hibah kapal dan koordinasi mobilisasi hibah kapal pelayaran rakyat tersebut dilaksanakan secara simbolis di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2020. 

Turut menyaksikan dalam acara tersebut Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R Agus H Purnomo serta para Wali Kota dan Bupati Kepala Daerah penerima hibah kapal tersebut.

"Alhamdullilah, meskipun masih dalam kondisi perekonomian yang masih kurang baik karena wabah pandemi covid-19 pada hari ini Selasa (14/7), Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dapat menghibahkan kembali sebanyak 13 Unit Kapal Pelra, kepada 13 (tiga belas) Pemerintah Daerah dan Kota," kata Dirjen Agus Purnomo dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id.

Adapun 13 (tiga belas)  Kabupaten dan Kota yang akan menerima hibah kapal tersebut masing-masing adalah Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu , Kota Bengkulu, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Alor, Kabupaten Ende, Kabupaten Kayong Utara , Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tanggamus.

Menurut Agus, pengadaan kapal Pelra oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dilakukan dengan tujuan utama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan konektivitas antar daerah di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi saat ini, sudah mulai memasuki Adaptasi Kebiasaan Baru maka dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat terutama yang berada di daerah yang masih terpencil agar dapat merasakan dampak dari program tol laut.

"Meskipun situasi masih sulit karena covid-19, tapi kita harus tetap semangat untuk saling bantu dan saling mendukung agar perekonomian Indonesia tetap berjalan dengan baik. Manfaatkan kesempatan ini untuk kemajuan bersama dan meningkatkan konektivitas antar wilayah guna mendukung program tol laut lebih tepat lagi," kata Agus.

Menurutnya, sebanyak 13 unit kapal pelra yang dihibahkan ke Pemda ini masing-masing berukuran GT 35 dengan kapasitas angkut  24 Penumpang, 10 Ton barang, 5 orang awak kapal, dan kecepatan kapal 9 Knot. Kapal tersebut juga akan segera di mobilisasi dalam waktu dekat setelah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi termasuk kelengkapan awak kapal, sertifikat dan dokumen kapal.

"Pemerintah berharap hibah kapal pelayaran rakyat ini dapat bermanfaat untuk kegiatan masyarakat di daerah, dan akan turut mendongkrak perekonomian masyarakat lokal di daerah masing-masing, Jadi manfaatkan kapal ini dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengoperasikan, menjaga dan memelihara serta dicatat sebagai asset negara dan dapat berperan serta dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat," kata Agus.

Sementara Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko dalam laporannya mengatakan pada Tahun Anggaran 2019 Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menyelesaikan pembangunan 18 unit kapal pelra, dengan total anggaran sebesar Rp. 41 Miliar Rupiah, yang dibangun oleh 5 (lima) galangan nasional di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan yang seluruhnya akan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah, yang membutuhkan akses konektivitas. 

"Dari pembangunan kapal pelra 18 (delapan belas) unit Tahun Anggaran 2018-2019 ini, telah diserahkan kepada 5 Pemerintah Daerah pada awal tahun 2020, sedangkan sebanyak 13 unit kapal pelra lainnya pada hari ini (14/7)  diserahkan kembali oleh Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada 13 (tiga belas) Pemerintah Daerah dan Kota di wilayah Indonesia," kata Wisnu.

Menurut Wisnu sampai dengan saat ini kapal yang sudah dihibahkan kepada Pemerintah Daerah  berjumlah 118 (seratus delapan belas) unit kapal, dengan rincian 24 (dua puluh empat) diserahkan pada tahun 2017,  89 (delapan puluh sembilan) unit diserahkan pada tahun 2018, dan 5 (lima) unit kapal diserahkan pada awal tahun 2020.

Masih menurut Wisnu, dari pemantauan selama tiga tahun terakhir terhadap pemanfaatan kapal pelra yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Daerah, masing-masing Pemerintah Daerah telah memanfaatkan kapal ini sesuai kepentingan daerah masing-masing. Ada yang digunakan sebagai angkutan penumpang antara pulau dan antar wilayah kecamatan, kemudian ada yg digunakan sebagai kapal wisata, serta ada juga digunakan sebagai angkutan barang karena di kapal ini juga tersedia ruang muat sekitar 5 ton kargo bahkan pada masa Pemilu yang lalu kapal ini juga bisa digunakan untuk mengantar logistik barang pemilu.

"Tentunya hal ini bisa menjadi contoh dan testimoni yang baik bagi para Pemerintah Daerah yang hari ini menerima hibah kapal pelra ini untuk semaksimal mungkin bisa memanfaatkan hibah kapal pelra seperti kapal kapal sebelumnya dan memasukan sebagai asset barang Pemerintah Daerah," kata Wisnu.

Pada kesempatan ini Bupati Ende, H. Djafar Achmad yang mewakili para Pemerintah Daerah penerima hibah kapal pelra ini menyampaikan, bahwa Pemerintah Daerah kabupaten dan kota yang menerima hibah kapal menyatakan siap untuk mengoperasikan, memanfaatkan serta merawat kapal ini dengan sebaik-baiknya dan mencatat sebagai asset Pemerintah Daerah untuk menunjang program tol laut dan meningkatkan konektivitas antara daerah di wilayah guna peningkatan perekonomian di wilayah masing-masing.

"Kami, Pemerintah Daerah juga berharap ke depan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tetap terus berkomitmen untuk membangun fasilitas transportasi laut sebagai upaya wujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia," ujar H. Djafar.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement