REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan keseriusan pemerintah dalam hal akuntabilitas pelaksanaan anggaran negara. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, kata dia, maka aspek pencegahan dan tata kelola yang baik harus diutamakan.

“Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas. Pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan,” ujar Jokowi saat meresmikan pembukaan rakornas pengawasan intern pemerintah tahun 2020 melalui video conference di Istana Merdeka, Senin (15/6).

Selain mengedepankan aspek pencegahan, ia juga mengajak, seluruh pihak untuk lebih proaktif turut mengawasi pelaksanaan anggaran dan tak membiarkan hingga mengakibatkan munculnya masalah di kemudian hari.

“Kita semuanya harus lebih proaktif, jangan menunggu terjadinya masalah, jangan menunggu sampai terjadinya masalah. Kalau ada potensi masalah segera ingatkan, jangan sampai pejabat dan aparat pemerintah dibiarkan terperosok,” kata Jokowi.

Karena itu, Jokowi pun mengingatkan pentingnya membangun sistem peringatan dini serta memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Lebih lanjut, lembaga internal pemerintah seperti BPKP, inspektorat, dan juga LKPP pun dimintanya agar tetap fokus menjalankan pencegahan dan juga perbaikan tata kelola. Selain itu, juga diperlukan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemeriksa eksternal serta bersinergi dengan aparat penegak hukum.

“Dengan sinergi dan sekaligus check and balances antar lembaga dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin kita bisa bekerja lebih baik menangani semua masalah dan tantangan dengan lebih cepat dan bangkit melangkah maju mengawal agenda-agenda besar yang penting untuk bangsa,” kata Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika