REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengkritisi pola komunikasi pemerintah dalam menyampaikan informasi penanganan virus corona atau Covid-19 di Indonesia. Menurutnya, pemerintah tidak disiplin dalam menyampaikan informasi terkait pandemi Covid-19.
"Karena di setiap jenjang, saya pernah di pemerintah juga, Pemprov, di setiap jenjang itu harus ada disiplin flow of information," kata Sandiaga dalam keterangan, Rabu (10/6).
Menurut Sandi, komunikasi publik merupakan salah satu hal penting dalam penanganan wabah Corona. Dia mengatakan, tiap jenjang pemerintahan harus memiliki jalur komunikasi yang sudah ditetapkan.
Dia berpendapat, gugus tugas harus jadi pintu pertama informasi kepada publik selama masa pandemi. Namun, dia mengatakan, hal itu tidak terjadi saat ini. Menurutnya, banyak kebijakan dan pernyataan yang tumpang tindih antar lembaga maupun kementerian.
Mantan ketua umum himpunan pengusaha muda Indonesia (HIPMI) ini mengatakan bahwa saat ini Covid-19 merupakan musuh bersama. Dia melanjutkan, sebabnya diperlukan pergerakan cepat sehingga informasi pun harus disampaikan dengan cepat dan dalam satu komando.
"Saya cenderung harusnya ada dalam satu panglima informasi ini harus dari satu tempat. Saya mendukung semua itu lewat dari Gugus Tugas Covid, itulah panglima kita yang harus menyampaikan informasi," katanya.
Politisi Gerindra ini menyontohkan kebijakan mengenai belajar di rumah selama pandemi virus corona. Ia menilai banyak pihak memiliki interpretasinya masing-masing dalam kebijakan ini sehingga membuat masyarakat bingung.
"Termasuk mengenai pendidikan, sisanya (dari) aplikasi. Dari apa yang didapat dari Gugus Tugas, tapi kalau ratusan membuat interpretasi sendiri. Nah, ini yang akan repot dan masyarakat jadi bingung," kata dia.
Dia mengatakan, jika pemerintah masih memberikan informasi yang berbeda-beda, dikhawatirkan semakin menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Untuk itu, ia menekankan pentingnya pola komunikasi antara pemerintahan dengan pemda dalam setiap pembuatan kebijakan.
"Jadi saya mengingatkan pada teman-teman yang ada di pemangku kepentingan agar mampu untuk melakukan koordinasi dari segi informasi. Karena ini betul-betul membuat masyarakat bingung," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika