REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak pandemi Covid-19 di Kota Tasikmalaya belum sepenuhnya tuntas. Masih terdapat warga terdampak pandemi Covid yang belum mendapatkan bansos.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya, Ivan Dicksan mengatakan, realisasi bansos dari APBD Kota Tasikmalaya untuk sekira 17 ribu KK warga terdampak pandemi Covid-19 telah mencapai 97,7 persen. Sementara sisanya yang belum tersalurkan masih menunggu validasi data penerima. Sebab, sebelumnya sempat terdapat data ganda penerima.
"Kita anggarankan Rp 41 miliar untuk jaring pengaman sosial ini. Perkiraannya sebulan itu sekira Rp 9 miliar dan sisanya untuk cadangan kebutuhan mendesak," kata dia, Jumat (5/6).
Ia menambahkan, untuk bansos yang dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), penyalurannya baru mencapai 50 persen. Menurut dia, lambatnya penyaluran bansos dari provinsi disebabkan bantuan yang diberikan bukan hanya uang tunai, melainkan juga paket sembilan kebutuhan pokok (sembako).
Ivan mengatakan, Pemkot Tasikmalaya telah memberikan masukan ke Pemprov Jabar agar mengevaluasi bentuk bansos yang diberikan. Sebab, ia menilai, dalam bentuk sembako membuat penyalurannya lebih sulit dibanding uang tunai. Untuk diketahui, penerima bansos dari Provinsi Jabar di Kota Tasikmalaya berjumlah sekira 35 ribu KK. "Kita kemarin sudah sampaikan ke Wagub. Mudah-mudahan bisa dievaluasi," kata dia.
Sedangkan untuk bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos), dari sekira 51 ribu KK data yang diajukan baru tersalurkan untuk sekira 11 ribu KK. Ivan telah menginstruksikan Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya untuk berkoodinasi langsung dengan Kemensos. "Mudah-mudahan semuanya. Tapi kalau tidak, kita akan menentukan sikap," kata dia.
Ivan menambahkan, saat ini pihaknya masih fokus untuk penyaluran bansos tahap pertama. Menurut dia, pihaknya masih menunggu kepastian untuk warga yang belum menerima bansos tahap pertama, sebelum menyalurkan bansos tahap kedua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
