Jumat 05 Jun 2020 02:16 WIB

Wali Kota: Semarang Siap Terapkan New Normal

Wali Kota Semarang mengklaim warganya siap menjalankan new normal.

Rep: Rr Laeny Sulistyawati / Red: Bayu Hermawan
Petugas medis melakukan tes swab COVID-19 terhadap seorang pengunjung di salah satu pusat perbelanjaan modern Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (2/6/2020). Tes diagnostik cepat (rapid test) dan swab secara acak terhadap pengunjung maupun karyawan pada pusat perbelanjaan modern itu untuk mengetahui kesehatan mereka dalam upaya mendeteksi serta mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19) menyusul dibukanya kembali sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Semarang
Foto: ANTARA/AJI STYAWAN
Petugas medis melakukan tes swab COVID-19 terhadap seorang pengunjung di salah satu pusat perbelanjaan modern Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (2/6/2020). Tes diagnostik cepat (rapid test) dan swab secara acak terhadap pengunjung maupun karyawan pada pusat perbelanjaan modern itu untuk mengetahui kesehatan mereka dalam upaya mendeteksi serta mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19) menyusul dibukanya kembali sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Semarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyatakan warga Ibu Kota Jawa Tengah itu, siap menerapkan tatanan kenormalan baru (new normal). Hendrar mengatakan, warga Kota Semarang telah dilatih hidup berdampingan dengan Covid-19, melalui penerapan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) sejak April lalu.

Hendrar Prihadi mengungkap, ketika presiden menyatakan kasus Covid-19 untuk pertama kalinya, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang langsung melakukan berbagai upaya untuk menjaga supaya kota ini tidak terjadi sebaran Covid-19 secara masif. Ia mengklaim, Pemkot Semarang memikirkan bahwa pandemi ini bisa mengakibatkan dampak sosial, budaya, ekonomi, dan budaya. Padahal, Semarang adalah kota yang berorientasi pada perdagangan dan jasa yang fokus di pariwisata.

Baca Juga

"Makanya saat kota lain menerapkan PSBB, kami menerapkan jalan tengah. Dari hasil diskusi dengan seluruh pemangku kepentingan antara yag setuju dan menolak, kami memilih jalan tengah dengan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) dan memasifkan patroli supaya orang-orang paham mengenai Standar Operational Procedure (SOP) Kesehatan ini," ujarnya saat konferensi pers virtual bertema Pembatasan Kegiatan Vs Produktif dan Aman Hadapi Covid-19, Kamis (4/6).

Hendrar melanjutkan, saat PKM jilid pertama yang dimulai 27 April lalu, tercatat sebanyak 130 orang menjadi penderita dan setelah mendapatkan penanganan medis tinggal menjadi 47 orang. Kemudian, dia melanjutkan, angka kasus terinfeksi pada 24 Mei 2020 kembali naik sebanyak 78 orang terinfeksi karena diduga mereka berbondong-bondong keluar rumah untuk berbelanja lebaran. 

Akhirnya, dia melanjutkan, PKM diperpanjang sampai 7 juni 2020. Kini pihaknya mengaku telah melakukan tes secara masif di tempat perbelanjaan, tempat keramaian, mal. Tercatat sebanyak 128 warga Semarang maupun luar Semarang yang dirujuk ke RS karena positif terinfeksi Covid-19. Terkait diterapkannya new normal, pihaknya mengaku telah menyesuaikan diri. 

Hendrar menjelaskan, PKM yang sebelumnya diberlakukan telah mengatur pembatasan sosial, budaya, ekonomi di Semarang. Jadi, ia menyebutkan kawasan industri masih beroperasi namun dengan sistem shif untuk tetap menggerakkan ekonomi masyarakat. "Karena itu, Semarang telah membiasakan diri hidup berdampingan dengan Covid-19 sejak awal. Masyarakat Semarang mulai teredukasi bagaimana memutus mata rantai virus ini," katanya.

Lebih lanjut, ia meminta seluruh warga Indonesia khususnya Semarang  bisa melaksanakan new normal asalkan kompak dan mengikuti anjuran pemerintah. Artinya persoalan kedisiplinan menjadi hal yang mutlak diterapkan.  "Tenaga medis justru menjadi ujung terakhir sebelum orang dikatakan sembuh atau tidak sembuh," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement