REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua memperpanjang bekerja dari rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 5 hingga 7 Juni 2020. Baru pada 8 Juni 2020 mereka kembali bekerja di kantor dengan prosedur atau protokol kesehatan di tempat kerja.

Wakil Gubernur (Wagub) Papua Klemen Tinal, di Jayapura, Kamis (4/6) mengatakan hal ini sesuai dengan salah satu isi kesepakatan bersama forkompimda setempat yang telah ditandatangani pada Rabu malam (3/6). "Hal ini yang disebut dengan relaksasi (kelonggaran) kontekstual Papua," katanya.

Menurut Klemen, selain itu penertiban protokol kesehatan seperti penggunaan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak akan dilakukan oleh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di masing-masing lingkungan pemerintah kota dan kabupaten. "Jadi jika ada yang tidak memakai masker, bukan tanggung jawab polisi, namun jajaran Satpol PP karena merupakan jam kerjanya," ujarnya.

Dia menjelaskan jika ada kondisi atau situasi yang sudah tidak bisa ditangani oleh Satpol PP maka akan ditindaklanjuti oleh polisi. Senada dengan Klemen Tinal, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan pihaknya bersama jajaran TNI hanya bersifat mem-backup. "Dalam implementasi di lapangan, kami akan berkolaborasi bersama jajaran polisi pamong praja," katanya.

Dia menambahkan masyarakat harus taat, disiplin dan mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat diharapkan jangan takut serta bersikeras atau berlawanan dengan aparat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika