Selasa 26 May 2020 21:15 WIB

KPU Harus Beri Perhatian Serius Klaim Peretasan Data Pemilih

Klaim peretasan tetap membuat kerugian bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Pengecekan data diri dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilu (ilustrasi). Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memberi perhatian serius terhadap klaim peretasan data pemilih.
Foto: Antara/Asep Fathulrahman
Pengecekan data diri dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilu (ilustrasi). Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memberi perhatian serius terhadap klaim peretasan data pemilih.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memberi perhatian serius terhadap klaim peretasan data pemilih yang terjadi beberapa waktu lalu. Ujang Komaruddin mengatakan terjadi atau tidak terjadi peretasan, klaim tersebut tentunya tetap membuat kerugian bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu.

"Kalau terjadi maka data privasi benar-benar bisa diambil oleh orang tak bertanggung jawab dan itu adalah kerugian yang besar bagi banyak pihak, jika tidak terjadi, klaim itu tetap akan membuat kerugian karena menggiring ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu," kata dia di Jakarta, Selasa (26/5).

Baca Juga

Apalagi, menurut dia, dalam waktu dekat Indonesia akan memasuki gelaran pesta demokrasi pemilihan kepala daerah. Klaim peretasaan yang diunggah salah satu akun media sosial tersebut tentu saja bisa dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan di pilkada.

"Jadi perlu ada tindakan-tindakan lanjutan dari KPU guna meyakinkan rakyat bahwa ada jaminan data KPU tidak bisa diretas, dan juga tindakan konkret lainnya mencegah klaim-klaim tersebut nantinya dimanfaatkan untuk mendelegitimasi kerja-kerja KPU ketika menyelenggarakan pemilu," katanya.

Sebelumnya, pada Kamis (21/5) peretas mengklaim telah membobol 2,3 juta data warga Indonesia dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Informasi itu datang dari akun @underthebreach yang sebelumnya mengabarkan kebocoran data ecommerce Tokopedia pada awal bulan ini.

"Aktor (peretas) membocorkan informasi 2.300.000 warga Indonesia. Data termasuk nama, alamat, nomor ID, tanggal lahir, dan lainnya," cuit @underthebreach.

Akun itu juga menyebutkan bahwa data tersebut tampaknya merupakan data tahun 2013. Tidak hanya itu, peretas juga mengklaim akan membocorkan 200 juta data lainnya.

Kemudian, KPU memastikan data perangkat lunakdari datar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014 aman, tidak terjadi peretasan.

Komisioner KPU RI Viryan Aziz mengatakan KPU sudah melakukan pengecekan data server dari Kamis malam dan tidak menemukan terjadinya peretasan.

"Kondisi softfile DPT Pemilu 2014 di KPU aman, tidak kena hack atau bocor atau diretas. KPU RI sudah melakukan pengecekan terhadap data tersebut, KPU juga sudah melakukan langkah aktif dengan pihak terkait, BSSN dan Cyber Crime Mabes Polri," ujarnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement