BOGOR, AYOBANDUNG.COM -- Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, tren penyebaran Covid-19 di Kota Bogor cenderung melandai. Namun hal itu bukan menandakan kondisi saat ini sudah aman.
“Sejak PSBB memang melandai. Tapi saya tidak pernah berani untuk bilang aman, apalagi terkait relaksasi. Kenapa? Karena membaca tren ini ibarat membaca hasil tes darah kita. Harus baca secara keseluruhan. Tidak bisa membaca data terakhir saja bahwa kasus positifnya landai tapi kita harus sandingkan dengan banyak data lain termasuk tren swab dan rapid yang kita ambil,” ungkap Bima, Rabu (20/5).
AYO BACA : Zona Hijau dan Kuning di Kabupaten Bogor Diperbolehkah Gelar Salat Idulfitri
Untuk itu, kata Bima, Kota Bogor masih akan terus fokus sampai di ujung masa PSBB, yakni 26 Mei 2020 atau dua hari setelah Idul Fitri.
"Tetapi kita akan mulai berbicara formula pasca-PSBB. Nanti kita akan undang teman-teman dewan, para pakar epidemiologis, pengusaha, pendidik, semuanya, kira-kira normal baru itu seperti apa, pengaturan pendidikan, kesehatan, kantor, dan lain-lain,” katanya.
AYO BACA : Duh! Pusat Isolasi ODP dan PDP Kabupaten Bogor Kekurangan Tim Medis
Menurut Bima, tidak mungkin PSBB diperpanjang tanpa adanya kajian yang matang dan langkah-langkah yang berbeda.
"Ini saran dari ketua dewan kita yang betul-betul memberikan atensi. PSBB ini harus dikaji betul jangan sampai warga dikunci tapi tidak ada perbaikan kebijakan. Insya Allah Kamis kita akan buat semacam FGD untuk melakukan kajian itu,” katanya.
Bima menyebut, kajian hasil PSBB dan FGD tersebut akan menentukan formula ‘new normal’ seperti apa yang akan diterapkan.
“Karena itu kita habis-habisan. Saya katakan kepada staf saya, kita padukan kombinasi antara ketegasan dan kasih sayang. Tegas mengawal PSBB, kita sudah punya Perwalinya. Dan kasih sayang lewat penyaluran bantuan, baik dari Pemerintah maupun partisipasi solidaritas warga melalui program Jaga Asa (Jaringan Keluarga Asuh Kota),” katanya.
AYO BACA : Viral Kerumunan Masa di Pasar Anyar, Ini Kata Wawali Bogor
Ikuti Whatsapp Channel Republika