REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Junior Doctors Network (JDN) Indonesia menyoroti kebijakan relaksasi yang mulai diterapkan pemerintah dalam penanganan pandemik Covid-19. Jika relaksasi ditempuh, pemerintah mesti menyeimbangkan ketahanan kesehatan dengan potensi lonjakan pasien penderita virus corona yang terkonfirmasi.
Melalui press realease yang diterima Republika.co.id, Ahad (17/5), jaringan dokter muda Indonesia yang selama ini sangat aktif berpartisipasi dalam perang melawan wabah virus corona, menilai ada ketidakseimbangan di lapangan antara kapasitas fasilitas kesehatan dengan peningkatan jumlah pasien positif. Kebijakan relaksasi, diperkirakan akan merangsang pertambahan jumlah pasien positif yang arus ditangani para tenaga medis di seluruh rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya.
“Kondisi di lapangan, episentrum wabah kini sudah menyebar. Tidak saja di wilayah Jabodetabek, tapi meluas ke Jawa Timur bahkan ke seluruh wilayah Indonesia dalam waktu singkat. Kebijakan relaksasi ini arus dibarengi dengan ketersediaan peralatan kesehatan untuk mengantisipasi jumlah pasien positif terus meningkat,” tutur dr. Andi Khomeini, Sp, PD, KPsi, Ketua JDN Indonesia.
Fasilitas kesehatan harus ditambah dalam waktu singkat seiring antisipasi lonjakan jumlah pasien terkonfirmasi Covid-19. Dibutuhkan sedikitnya tambahan 20.000 ventilator, 7.000 lebih bed Intensive Care Unit (ICU), ratusan ribu alat diagnostic dan jutaan alat pengaman diri (APD) bagi tenaga medis, terutama menghadapi puncak pandemi.
“Hal yang harus diperhatikan pemerintah secara serius ialah tempat tidur di rumah sakit, ruang isolasi, ruang ICU, ventilator, APD, kemampuan diagnostic RT-PCR (Real time Polmerase Chain Reactive) atau test swab, termasuk penambahan sumber daya tenaga medis,” tutur Andi.
Pada sisi lain, JDN Indonesia yang beranggotakan para dokter muda di seluruh nusantara ini juga melihat perlunya perubahan perilaku masyarakat menyangkut ketahanan kesehatan diri, keluarga dan lingkungan. Baik pemerintah dan masyarakat, sudah mulai bersiap menyambut tata hidup normal baru (new normal) dengan menjadikan ketahanan kesehatan sebagai agenda penting untuk menekan jumlah kematian, kecacadan dan dampak psikososial akibat pandemic Covid-19.
“Diperlukan kebersamaan, gotong royong dan bahu-membahu antara pemerintah dan masyarakat untuk menyebarkan semangat positif agar kita semua bisa melewati masa-masa sulit ini,” tutur Andi yang anggotanya kini tersebar di seluruh rumah sakit di Indonesia sebagai relawan dalam menangani pasien berhubungan dengan Covid-19.
Tujuh Rekomendasi
JDN Indonesia menyampaikan tujuh rekomendasi untuk pemerintah dan juga masyarakat dalam menghadapi wabah corona yang sampai sekarang belum menunjukan tanda-tanda berakhir. Pertama pemerintah harus memperkuat rantai komando dari mulai pusat hingga otoritas terkecil di lingkup rukun/tetangga rukun warga (RT/RW) untuk menggerakan masyarakat akan pentingna pola hidup sehat dan bersih untuk menghadapi wabah Covid-19.
Kedua, kampanye atau sosialisasi pola hidup sehat dan bersih harus pula melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat agar berjalan efektif. Ketiga, pemerintah perlu menyusun arahan teknis yang menjadi standar baru (new normal) dan bersifat nasional sebagai panduan pencegahan dan penularan virus corona, mana yang disarankan dan mana yang dilarang dilakukan masyarakat.
Keempat, seluruh imbauan atau kebijakan pemerintah harus tegas, jelas dan konsisten untuk menghindari perbedaan persepsi dan intepretasi sehingga tidak membuat bingung masyarakat. Berikutnya, kelima, pemerintah memanfaatkan layanan publik melalui saluran televisi, radio dan media nasional yang dikelola pemerintahuntuk melakukan diseminasi informasi menyangkut kebijakan penanganan wabah.
Rekomendasi keenam ditujukan kepada media yang dikelola swasta, agar memberi informasi berimbang dengan meningkatkan porsi berita positif untuk mendorong perilaku hidup sehat dan mentaati protokol kesehatan pencegaan wabah corona seperti menjaga jarak, cuci tangan, mengenakan masker dan lain-lain. Ketujuh, seluruh elemen masyarakat harus bertanggung jawab atas status kesehatan diri sendiri, keluarga dan lingkungan dengan berperilaku mencegah penularan Covid-19.
Ikuti Whatsapp Channel Republika