REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengakui masih banyak kelemahan pada pendataan dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) tahap pertama untuk masyarakat yang terdampak Covid-19. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan, evaluasi penyaluran bansos tahap pertama menunjukkan masih banyak duplikasi data dan target yang tidak tepat sasaran.
"Pemerintah berpendapat lebih baik kita mengarahkan untuk sampai terjadi duplikasi dibandingkan dengan, jangan sampai masyarakat yang harus mendapatkan malah tidak mendapatkan. Namun kelemahan ini terus diperbaiki," ujar Askolani dalam keterangan pers bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Jumat (15/5).
Selain itu, target penerima bansos pun belum mencapai target. Untuk bantuan sosial tunai misalnya, pemerintah baru bisa memvalidasi 7,96 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dari targetnya 9 juta KPM di luar Jabodetabek. Artinya, masih ada 1,04 juta KPM yang belum masuk data. Askolani menyebutkan, pemerintah pusat memang terkendala mengumpulkan data dari daerah.
Khusus untuk bansos tunai ini, pemerintah menyediakan anggaran Rp 16,2 triliun yang dialokasikan dalam DIPA Kementerian Sosial. Nilai manfaatnya sebesar Rp 600.000 per keluarga per bulan selama tiga bulan.
Mekanisme penyaluran bansos tunai melalui PT Pos untuk 8 juta KPM dan melalui transfer via bank Himbara untuk 1 juta KPM. Per 13 Mei 2020, bansos tunai sudah disalurkan untuk 5.824.411 KPM, terdiri dari 2.735.179 KPM yang mendapat bantuan melalui bank Himbara dan 3.089.232 KPM via PT Pos.
Kekurangan data juga terjadi dalam penyaluran bantuan sembako. Melalui program kartu sembako, pemerintah menambah keluarga penerima manfaat dari sebelumnya 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM. Sayangnya, per Mei ini bantuan baru bisa menyentuh 17,5 juta KPM.
"Masih lebih rendah dari target 20 juta (keluarga). Sampai 13 Mei sudah dialokasikan Rp 14,5 triliun untuk menambah dari kegiatan kartu sembako di tahun 2020," ujar Askolani.
Secara keseluruhan, tambahan tambahan belanja APBN 2020 untuk penanganan Covid-19 tercatat sebesar Rp 255,1 triliun. Angka tersebut terdiri dari tambahan untuk sektor kesehatan Rp 75 triliun, perlindungan sosial Rp 110 triliun, dan dukungan dunia usaha Rp 70,1 triliun.
Pemerintah juga mengalihkan sebagian anggaran dana desa untuk dijadikan bantuan langsung tunai dengan nilai manfaat Rp 600.000 per KPM selama tiga bulan. Sampai 11 Mei 2020 ini, penyaluran BLT dana desa sudah mencakup 2.265 desa dan 210.196 keluarga penerima manfaat.
Pemerintah juga mempercepat realisasi kartu prakerja. Sampai saat ini sudah ada 9,9 juta orang yang mendaftarkan dirinya untuk ikut program ini. Namun, peserta yang diterima sampai gelombang ketiga ini baru 680.921 orang. Peserta bisa memilih pelatihan di platform digital mitra yakni Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubalejarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, dan Sisnaker.
"Kalau dampak dari Covid-19 ini menyebabkan peningkatan kemiskinan dan pengangguran maka bansos ini membantu kurangi kenaikan kemiskinan dan pengangguran saat ini," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
