Jumat 08 May 2020 16:09 WIB

Menteri Desa: 10 Ribu Desa Telah Terima BLT

Ada 53.783 desa yang telah membentuk relawan desa lawan Covid-19.

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Agus raharjo
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan masing-masing Kepala Keluarga (KK) akan mendapatkan Rp 600 ribu setiap bulannya, bantuan BLT yang berasal dari Dana Desa.
Foto: Kemendes PDTT
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan masing-masing Kepala Keluarga (KK) akan mendapatkan Rp 600 ribu setiap bulannya, bantuan BLT yang berasal dari Dana Desa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa sudah berjalan. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes) Abdul Halim Iskandar menyebutkan, saat ini sudah ada 27.062 desa yang melakukan pendataan penerima.

Dari angka tersebut, 24.309 desa sudah dilakukan sikronisasi data oleh Pemda dan anggarannya siap dialokasikan. "Dan yang sudah cair per hari ini, Jumat (8/5), jam 11 siang tadi ada 10 ribu desa di 80 kabupaten/kota," tutur Abdul Halim dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (8/5).

Baca Juga

Ia menambahkan, pemerintah melakukan pengawalan, komunikasi dengan kepala daerah terkait penyaluran BLT dari dana desa ini. Abdul Halim mengaku, pemerintah pusat dan pemda berbagi tugas untuk pastikan dana desa bisa segera cair bagi yang berhak. "Kita berharap kepala daerah untuk percepatan penyaluran BLT desa," tegasnya.

Selain penyaluran BLT desa, Abdul juga mencatat sudah ada 53.783 desa yang telah membentuk relawan desa lawan Covid-19. Jumlah relawannya mencapai 1,5 juta orang. Sebanyak 39.199 desa di antaranya telah melakukan pendataan terhadap para pendatang dari rantau yang mudik lebih awal akibat Covid-19.

"Ini mengalami penurunan atau stuck karena ada larangan mudik. Ini sangat direspons positif oleh kepala desa dan relawan desa karena meringankan beban relawan desa," katanya.

Pemerintah pusat juga menagih pemda untuk segera menyetor data penerima BLT yang berasal dari dana desa. Pemda memang bertugas mengumpulkan data penerima BLT desa yang dididapat langsung dari tingkat RT dan disetujui kepala desa masing-masing.

Pemda bertanggung jawab melakukan sinkronisasi agar tidak terjadi tumpang tindih antara satu jenis bansos dengan yang lainnya. Seperti diketahui, saat ini ada beberapa bansos pemerintah untuk jaring pengaman sosial Covid-19. Yakni, PKH, bantuan pangan nontunai, bansos sembako, hingga kartu prakerja.

Seperti diketahui, pemerintah mengalihkan sebagian anggaran dana desa untuk program jaring pengaman sosial bagi warga yang terdampak Covid-19. BLT yang diambil dari dana desa ini akan menyasar 12,3 juta keluarga penerima manfaat dengan indeks Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan hingga Juni 2020. Total anggarannya, sekitar Rp 21 triliun dari APBN.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement