Wacana Pelonggaran PSBB, Sudah Tepatkah?

Ia memberikan contoh pelonggaran itu soal aktivitas yang dapat dilakukan dengan protokol tertentu selama PSBB. Menurutnya, hal tersebut dipikirkan oleh pemerintah karena pemerintah tahu kalau masyarakat dikekang maka akan timbul stres yang berujung pada menurunnya imun mereka.

"Nah kalau stres itu imunitas orang itu akan akan melemah juga akan menurun oleh sebab itu kita memikirkan mari kerjakan ini semua secara sabar bersama-sama," jelas dia.

Mahfud menyampaikan, yang saat ini diperlukan adalah kebersamaan. Menurut dia, saat ini tidak ada lagi hierarki atau struktur hubungan antara orang dengan orang lain yang satu lebih tinggi dengan yang satu lebih rendah. Saat ini, kata dia, posisi semua orang sama.

"Sekarang ini sama sama-sama posisinya, di depan kos itu sama, siapa pun yang lengah akan diserang (penyakit). Oleh sebab itu kita harus saling sama-sama menjaga jangan biarkan ditulari orang lain, jangan juga menulari orang lain. Nah itulah sekarang protokol yang diatur oleh pemerintah," kata dia.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo juga mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru melakukan relaksasi atau pelonggaran PSBB. "Memang benar semua orang merasakan tidak nyaman karena terus berdiam di rumah. Namun, demi kesehatan dan keselamatan banyak orang, relaksasi PSBB hendaknya tidak perlu terburu-buru. Sebelum kecepatan penularan Covid-19 bisa dikendalikan dengan pembatasan sosial, relaksasi PSBB sebaiknya jangan dulu dilakukan," kata Bambang dalam keterangannya, Ahad (3/5).

Mantan ketua DPR RI ini menilai kecepatan penularan Covid-19 masih cukup tinggi dan belum bisa dikendalikan. Hal itu diketahui dari pertambahan jumlah pasien setiap harinya.

Oleh karena itu, Bamsoet menilai penerapan PSBB yang konsisten masih diperlukan. Apalagi, Jakarta sebagai episentrum Covid-19, sehingga perlu diberi waktu lebih agar mampu mengendalikan kecepatan penularan Covid-19.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu meminta agar pemerintah mengkaji penerapan PSBB di sejumlah daerah. Selain itu, Bamsoet juga berharap penerapan relaksasi juga hendaknya mendengarkan pertimbangan kepala daerah, sama seperti mekanisme pengajuan PSBB.

"Karena diasumsikan bahwa kepala daerah paling tahu kondisi wilayahnya masing-masing," kata dia.

(ed: fitriyan zamzami)