REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi X DPR RI menunda rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Hal itu karena bahan yang diberikan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak lengkap atau detil.
"Berdasarkan hasil keputusan semua fraksi, kami sepakat rapat kerja ini ditunda," ujar Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda dalam telekonferensi di Jakarta, Senin (4/5).
Raker Komisi X DPR dan Mendikbud tersebut semestinya membahas realokasi anggaran Kemendikbud sebesar Rp4,9 triliun untuk penanganan pandemi Covid 19 di Tanah Air. "Kami sepakat dengan Fraksi PDIP dan Golkar agar rapat ini ditunda. Bahan yang disiapkan Kemendikbud masih umum, tidak merinci secara detail untuk apa saja," ujar anggota Komisi X DPR dari Fraksi Nasdem, Ratih Megasari Singkarru.
Ratih menambahkan DPR penasaran untuk apa saja anggaran Rp4,9 triliun tersebut akan digunakan, dan jangan sampai pemotongan anggaran mengganggu kinerja Kemendikbud dan jajarannya. Anggota Komisi X dari Fraksi Demokrat, Dede Yusuf juga mengkritik laporan yang diberikan Kemendikbud.
"Laporan ini terlalu global, kita tidak tahu anggaran sebesar Rp4,9 triliun itu digunakan untuk apa saja. Padahal ada beberapa poin yang penting untuk dibahas pada raker ini seperti cetak biru dunia pendidikan," ujar Dede Yusuf.
Poin lainnya, tidak adanya kebijakan pengurangan pembayaran SPP. Padahal keuangan keluarga banyak terganggu karena pandemi Covid 19. Anggota Komisi X dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa menambahkan melalui rapat kerja tersebut, DPR menjalankan fungsi pengawasan. Namun hal itu tidak bisa terlaksana karena bahan yang tidak lengkap.
"Memang menjadi hal yang sangat penting untuk disampaikan secara detail. Kalau tidak, akan menimbulkan banyak pertanyaan. Terutama terkait sejumlah pemotongan anggaran di sejumlah satuan kerja. Bagaimana dengan target-target yang ditetapkan sebelumnya," kata Ledia.
Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan tidak masalah jika raker tersebut ditunda. Pihaknya akan melakukan koordinasi terkait realokasi anggaran tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
