Ahad 03 May 2020 08:59 WIB

IGI: Pemerintah Perlu Susun Pedoman Kelas Jauh

Pemerintah perlu susun pembelajaran jauh yang tetap melibatkan siswa dan guru.

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Pusat Muhammad Ramli Rahim mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu memanfaatkan momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional untuk menyusun pedoman dasar tata kelola pembelajaran kelas jauh sebagai dampak dari Covid-19.
Foto: Antara/Iggoy el Fitra
Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Pusat Muhammad Ramli Rahim mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu memanfaatkan momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional untuk menyusun pedoman dasar tata kelola pembelajaran kelas jauh sebagai dampak dari Covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Pusat Muhammad Ramli Rahim mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu memanfaatkan momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional untuk menyusun pedoman dasar tata kelola pembelajaran kelas jauh sebagai dampak dari Covid-19. Pemerintah juga diminta lebih memperhatikan guru yang terdampak pandemi ini.

"Termasuk menyusun pembelajaran tanpa internet dengan tetap melibatkan siswa dan guru secara penuh tanpa melibatkan layanan pendidikan berbayar atau media lain seperti TV dan radio," kata Ramli di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (2/5).

Baca Juga

Menurut putra Sulsel ini, di tengah pandemi Covid-19 ini, pemerintah juga harus lebih memperhatikan guru yang terdampak kondisi yang serba sulit untuk menuntut mereka melakukan pembelajaran virtual atau daring. Berkaitan dengan hal itu, Tol Langit hendaknya menjangkau seluruh pelosok Tanah Air. Termasuk melanjutkan program digitalisasi sekolah dan memprioritaskan daerah miskin dan terkebelakang agar membantu mereka yang tak mampu membeli perangkat sendiri.

"Pemerintah juga harus memastikan semua guru di Indonesia mampu menguasai teknologi dalam rangka menjalankan pembelajaran kelas jauh. Jika Kemdikbud tidak mampu, boleh meminta bantuan IGI secara resmi tanpa harus memberikan anggaran," katanya.

Terkait persoalan kurikulum, pemerintah tidak perlu membuat kurikulum darurat karena proses pembuatan kurikulum yang cukup lama. Guru diyakini mampu mengelola itu dengan baik dan menyesuaikan dengan keadaan yang ada. 

IGI bisa membantu pemerintah jika pemerintah membutuhkan. Apalagi jika kurikulum darurat itu masih membutuhkan bimbingan teknis (bimtek) lagi.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement