REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburrokhman, menyoroti pelaksanaan program Kartu Prakerja yang dijalankan pemerintah. Ia menilai program Kartu Prakerja merupakan ide yang baik, tetapi implementasinya mengkhawatirkan.
"Saya tahu itu kalau dilaksanakan dengan baik akan sangat bagus, tapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil," kata dia saat rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (29/4).
Habiburrokhman menilai KPK harus mengawasi implementasi Kartu Prakerja dalam konteks tindak pidana korupsi, terutama penunjukan vendor hingga pengadaaan jasa pelatihan dengan anggaran mencapai Rp 5,6 triliun. Ia mempertanyakan muatan konten pelatihan yang disediakan hingga harga yang harus dibayarkan pemerintah tiap kontennya.
Habiburrokhman pun mengambil contoh pelatihan pembuatan pempek yang termuat dalam salah satu penyedia pelatihan berbentuk video. "Saya orang Palembang, Pak. Saya bingung ada pelatihan bikin pempek Pak. Rp 600 ribu itu kan ada e-catalog kalau misalnya Bapak usut pengadaan Bapak (KPK) usut," kata dia.
Menurut Habiburrokhman, pelatihan berupa video semacam itu banyak disediakan oleh platform-platform lain dengan biaya yang gratis, misalnya cukup dengan video di Youtube. "Pempek ya gitu-gitu saja, Pak. Rp 600 ribu belajar saja sama istri saya di rumah. Di Youtube itu gratis. Pak Firli (Ketua KPK) juga bisa bikin itu pempek," ujar Habiburrokhman.
Habiburrokhman mempertanyakan mekanisme penentuan harga pelatihan yang akan dibayarkan pemerintah pada penyedia layanan. Ia pun meminta KPK untuk mengusut dan mengawasi pelaksanaan program Kartu Prakerja ini.
"Jadi, itu gimana penentuan harga itu. Ada bikin kopi sekian ratus ribu lebih lah. Itu di kejar, Pak. Ini kita geregetan, Pak. Kita pengin Pak Jokowi sukses dengan program Kartu Prakerja. Jangan ada yang berani mengambil kesempatan," ujar dia.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengungkap, pendaftar program Kartu Prakerja sejak dibuka 11 April 2020 lalu hingga Selasa (28/4) mencapai sekitar 8,4 juta orang. Masyarakat yang telah terdaftar tetapi belum menjadi peserta program Kartu Prakerja gelombang pertama bisa sabar menunggu karena program ini akan digelar sampai 30 gelombang hingga akhir November 2020.
"Sejak pendaftaran Kartu Prakerja dibuka oleh Menko Perekonomian selaku Komite Cipta Kerja pada 11 April 2020 hingga Selasa pagi hari ini, jumlah pendaftar lewat situs www.prakerja.go.id mencapai sekitar 8,4 juta orang," ujarnya.
Menurut dia, jumlah peserta yang ditetapkan lolos pendaftaran pada gelombang pertama sebanyak 168.111 orang. Ia menambahkan, peserta yang lolos gelombang pertama telah mendapatkan transfer saldo di akun virtual rekening masing-masing senilai Rp 3.550.000. Kendati demikian, ia menambahkan, dari dana yang diterima itu
ada yang dialokasikan khusus untuk membeli pelatihan sebesar Rp 1 juta.
Denni mencontohkan harga satu pelatihan sebesar Rp 150 ribu maka peserta bisa membeli tujuh modul. Denni mempersilakan peserta yang telah menerima dana Kartu Prakerja supaya memilih dan membandingkan aneka paket pelatihan yang ada di delapan digital
platform. Di situ, dia melanjutkan, tersedia 2.000 jenis pelatihan yang bisa dipilih. Meski uang untuk pelatihan boleh tidak langsung dihabiskan, ia mengingatkan peserta agar tidak lupa membeli paket pelatihan dan menuntaskannya karena ada masa berlaku hingga 31 Desember 2020.
"Pilih yang tepat untuk kebutuhan kita. Pilih yang harganya kompetitif hingga yang paling memberikan manfaat. Paket ini bisa satu demi satu diselesaikan. Kemudian, peserta gelombang pertama begitu selesai pelatihan bisa mengeklaim insentif pascapenuntasan
pelatihan yang besarnya Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan dan uangnya ditransfer ke rekening bank atau e-wallet masing-masing peserta," katanya.
Insentif itu, dia melanjutkan, bisa dipakai untuk apa saja, misalnya membeli beras, bayar listrik, hingga membeli makanan. Lebih lanjut, ia meminta peserta benar-benar menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kompetensi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika