REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Mabes Polri akan menggelar Operasi Ketupat selama 37 hari mulai 24 April sampai 31 Mei 2020 di seluruh Indonesia. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono menuturkan, pihaknya sudah melakukan perhitungan dan evaluasi untuk Operasi Ketupat di 58 titik.
Mabes Polri akan bekerja sama dengan 34 Polda agar operasi ini berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. "Terdapat 58 titik untuk lakukan operasi ketupat yaitu di Banten itu ada 6 titik, di DKI Jakarta 18 titik, di Jawa Barat 17 titik, di Jawa Tengah ada 5 titik, Yogjakarta ada 3 titik dan Jawa Timur ada 9 titik," kata Argo saat virtual konferensi pers melalui akun Youtube, Kamis (23/4).
Ia melanjutkan ada beberapa tujuan Operasi Ketupat kali ini. Antara lain, untuk melarang masyarakat mudik di tengah wabah Corona (Covid-19), menjamin rasa aman masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa dan terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif saat dan sesudah lebaran.
"Kalau petugas di lapangan mendapatkan ada pengendara yang pergi mudik. Kami akan tegur dan suruh putar balik. Hal ini kami lakukan untuk cegah penyebaran Covid-19," kata dia.
Sebelumnya, Pandemi Covid-19 membuat operasi ketupat yang dilakukan kepolisian tahun ini untuk menghadapi Bulan Ramadhan dilakukan dengan konsep khusus. Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri Kombes Indra Jafar mengatakan operasi tersebut tetap dilakukan namun dengan sandi Operasi Ketupat Covid-19 yang diperkirakan akan dilakukan selama 38 hari.
“Konsep operasi akan mengalami perubahan, khususnya dari cara bertindak, termasuk juga tujuan dari operasi ini. Ini akan mengalami perubahan,” kata Indra dalam diskusi daring bersama YLKI, (22/4).
Ia menjelaskan, konsep tersebut diubah agar membantu jajaran Korlantas di setiap wilayah memutus serta mencegah wabah Covid-19. Indra menambahkan, dalam kegiatan kepolisian tidak hanya Operasi Ketupat, namun juga Operasi Aman Nusa II. “Sasarannya sama. Aman Nusa ini kebih dahulu dilaksanakan, termasuk juga melaksanakan terkait kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB),” tutur Indra.
Dia menambahkan, saat ini Polri juga membentuk satgas untuk memantau dampak Covid-19. Terlebih, dampak pandemi mempengaruhi perekonomian sehingga banyak satgas yang dibentuk terkait penegakkan hukum sampai pemantauan pangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
