REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat mendistribusikan sembako sumbangan dari pihak swasta kepada warga terdampak Covid-19 Kota Pahlawan, Jawa Timur, sebelum diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz, mengatakan, pihaknya berharap pemkot sesegera membuat draf tersebut termasuk skema pendistribusian bantuan sembako bagi masyarakat terdampak. "Jangan sampai masyarakat kelaparan akibat pandemi ini. Dampak sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini menjadi tanggung jawab pemerintah," katanya di Kota Surabaya, Selasa (21/4).
Menurut Mahfudz, setidaknya bantuan sembako yang sudah dianggarkan Pemkot Surabaya untuk masyarakat terdampak bisa didistribusikan bersamaan dengan bantuan bantuan sembako dari pihak swasta. Diketahui Pemkot Surabaya telah mendapatkan bantuan beras sebanyak 200 ton dari Yayasan Sarana Hubungan Harmonis Sejahtera (SHHS) untuk percepatan penanganan warga terdampak Covid-19.
"Sejatinya tidak ada alasan dari pemkot untuk menunggu dalam pendistribusian bantuan sembako yang didapat dari pihak swasta. Apalagi pemkot tidak perlu harus membuat laporan pertanggung jawaban untuk proses ini," ujar Mahfudz.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berharap pemkot melakukan distribusi sembako kepada 250 ribu kepala keluarga di Surabaya yang masuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk tahap awal. "Ini sembari pemkot melakukan pendataan baru untuk warga yang baru masuk MBR," ujarnya.
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, terkait dengan bantuan dana non-APBD untuk saat ini masih dibahas oleh Tim Anggaran Pemkot Surabaya. "Jadi bantuan dari masyarakat luas yang melalui posko Covid-19, memang koordinatornya ada di kepala bidang perdagangan dan bantuan itu didistribusikan ke OPD (organisasi perangkat daerah) yang menangani," kata Eddy.
Dia mencontohkan, ketika ada bantuan berupa alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis, maka langsung diserahkan ke Dinas Kesehatan Surabaya. Begitu juga bantuan beras diserahkan ke Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) dan bantuan berupa gula dan telur langsung ke Dapur Umum. "Untuk sembako lebih dari 200 ton itu nanti memang digunakan utamanya untuk MBR dan itu akan didistribusikan. Saat ini masih proses pengepakan dari DP5A," kata Eddy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika