REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Dani Setiawan menegaskan, nelayan dan pembudidaya memiliki peran penting dan menjadi andalan dalam menopang kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. Di Indonesia, produk perikanan menyediakan 54 persen dari seluruh protein hewani yang dikonsumsi masyarakat.
"Kontribusinya dalam penciptaan lapangan pekerjaan juga sangat penting. Pelaku usaha perikanan, langsung maupun tidak langsung, jumlahnya sangat besar," ujar Dani dalam keterangannya, Senin (20/4).
Dikatakan Dani, sektor perikanan tangkap diperkirakan menyediakan lapangan kerja langsung lebih dari 6 juta orang dan lapangan kerja tidak langsung bagi jutaan lainnya. Kemudian 97 persen dari total jumlah nelayan di Indonesia, jika dilihat dari ukuran kapal sekitar 10 GT merupakan nelayan skala kecil.
Dani menyebutkan, bahwa mayoritas nelayan dan pembudidaya mengalami dampak dari pandemi Covid-19 sehingga kelangsungnya para produsen pangan perikanan ini ikut terancam. Mayoritas daerah melaporkan terjadi penurunan harga ikan yang cukup signifikan, terutama jenis ikan tertentu yang menjadi komoditas ekspor.
"Penjualan hasil tangkapan menjadi kendala besar saat ini, dikarenakan banyak pengepul ikan tidak melayani atau setidaknya membatasi pembelian ikan dari nelayan/pembudidaya," ujarnya.
Menurut Dani, kondisi ini menyebabkan banyak nelayan dan pembudiaya yang kewalahan menjual hasil tangkapan. Apalagi negara tujuan ekspor perikanan Indonesia juga sedang “menutup diri”, membatasi transaksi perdagangan internasionalnya dengan negara lain. Akibatnya, selain harga ikan yang jatuh, beban ongkos produksi atau ongkos melaut tetap tidak berubah, bahkan ada kecenderungan naik.
"Para pembudidaya juga mengeluhkan harga pakan yang cenderung naik. Kondisi ini semakin memberatka nelayan dan pembudidaya. Ongkos produksi tetap bahkan cenderung naik, tapi penghasilan mengalami penurunan," keluh Dani.
Merespon situasi ini, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mengatasi hal ini secara tepat dan cepat. Intinya adalah bagaimana nelayan dan pembudidaya tetap berproduksi, mempertahankan harga beli ikan di tingkat nelayan dan menjaga daya beli masyarakat.
"Idealnya, kita membutuhkan lembaga seperti Bulog di bidang perikanan. Tugasnya menyerap hasil tangkapan nelayan, menjaga stabilitas pasokan dan ketersediaan pangan perikanan bagi masyarakat," katanya.
Selain itu, KNTI juga menyoroti sejumlah kebijakan stimulus ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah. Pihaknya merespon positif paket kebijakan pemerintah ini meskipun menyayangkan tidak ada paket stimulus khusus untuk pertanian dan perikanan. Meski demikian, Dani melihat, masih ada peluang untuk membangun ketahanan dan kedaulatan pangan melalui optimalisasi penggunaan Dana Desa untuk dalam pada pandemi ini.
"Sebenarnya terdapat dua skema relokasi anggaran Dana Desa untuk merespon Covid-19. Pertama adalah skema Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp 22 triliun dan Padat Karya Tunai Desa sebesar Rp 29 triliun," ungkapnya.
Dani mengatakan, angggaran tersebut yang sangat besar bila digunakan untuk menstimulus perekonomian desa, khususnya untuk menggerakkan perekonomian petani dan nelayan di masa pandemi Covid-19. Untuk itu, pihaknya meminta agar pemerintah memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, keterlibatan organisasi petani dan nelayan juga dirasa sangat penting.
“Pandemi Covid-19 ini masalah besar, belum pernah kita mengalaminya. Pemerintah tidak bisa sendirian, harus libatkan semua komponen terutama organisasi petani dan nelayan di berbagai wilayah untuk menggerakkan agenda ketahanan dan kedaulatan pangan,” tegas Dani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika