REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyatakan turut mengantisipasi ancaman stabilitas keamanan dan peningkatan kriminalitas, khususnya menjelang Ramadhan, di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah berupaya mengantisipasi peningkatan pengangguran agar tidak berdampak pada konflik sosial dan keamanan.

"Isu keamanan termasuk hal yang KSP pantau. Meningkatnya angka pengangguran, misalnya, perlu diantisipasi agar dampaknya tidak menimbulkan konflik sosial dan keamanan," kata Pelaksana Tugas Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani dalam siaran pers, di Jakarta, Kamis (16/4).

KSP memandang, penurunan daya beli dan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) bakal terjadi dampak pandemi Covid-19. Pemerintah telah mengantisipasi kondisi itu terutama menjelang Ramadhan, dengan berbagai skema ekonomi. 

Namun, KSP menekankan, pemerintah juga mengantisipasi ancaman stabilitas keamanan dan peningkatan kriminalitas. Pada Rabu (15/4) kemarin, KSP menggelar rapat koordinasi secara virtual terkait Potensi Gangguan Keamanan selama Penanganan Covid-19 dengan Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Rapat ini diselenggarakan dalam rangka mengantisipasi risiko peningkatan kriminalitas selama masa penanganan COVID-19. Selain itu, juga memastikan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat akan tetap terjaga selama masa pandemi ini.

Pada kesempatan tersebut, kabaintelkam Polri diwakili oleh Direktur Keamanan Negara Brigjen Dr Umar Effendi MSi membenarkan adanya risiko tindakan kriminal yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. "Potensi aksi anarkis dan kriminalitas selalu ada, terutama dalam situasi seperti ini. Untuk itu, kami sudah berkoordinasi hingga level polsek agar terus melakukan pengawasan dan pembinaan," ujar Umar.

Pada rapat yang diselenggarakan secara virtual tersebut, Umar juga menegaskan, Kepolisian RI akan selalu berada di garda terdepan dalam menjamin keamanan masyarakat. "Kami menggunakan pendekatan preventif dan persuasif dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat, serta membantu pemerintah mengawal distribusi program jaringan pengaman sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19," kata Umar pula.

Saat ini, seluruh jajaran polda di 34 provinsi bersama TNI sudah membuka dapur umum untuk masyarakat yang membutuhkan makanan. Polri juga sudah memberikan bantuan lebih dari 600 ribu paket kepada masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika