REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat Syarief Hasan meminta pemerintah untuk segera membantu rakyat yang terkena dampak dari kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona. Khususnya bagi pelaku UMKM dan pegiat koperasi.
"Kita meminta pemerintah untuk segera memberi bantuan kepada rakyat khususnya kepada mereka yang tidak mampu, pekerja informal, dan pelaku UMKM,” katanya, kepada wartawan, di Jakarta, Ahad (12/4).
Pemilik nama lengkap Syariefuddin Hasan itu mengatakan kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona memberi dampak pada kelompok masyarakat tidak mampu. Seperti, pekerja harian, para pekerja dan pedagang informal, dan lainnya.
"Mereka tidak bisa bekerja atau mengalami PHK, tidak bisa berjualan, dan mencari nafkah karena pandemik Corona. Kita minta pemerintah segera menyalurkan anggaran yang sudah disediakan untuk membantu rakyat tidak mampu," kata mantan menteri koperasi dan UKM itu.
Syarief juga menyampaikan pesan kepada masyarakat dalam menghadapi pandemik Corona ini untuk tetap tenang. Selain itu, selalu mengikuti anjuran pemerintah dengan tetap tinggal di rumah, sering mencuci tangan, memakai masker, dan selalu disiplin menjaga jarak fisik (physical distancing) untuk menghindari penularan virus Corona.
"Kita bersama dengan semua elemen masyarakat agar meningkatkan kedisiplinan, kebersamaan, dan gotong royong bersama pemerintah dalam mengatasi pandemik virus Corona ini. Dengan demikian, kita bisa menghadapi dan melawan pandemik Coronavirus sehingga kita bisa kembali dalam kehidupan sehari-hari seperti sedia kala," kata politikus dari Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Sebelumnya, pemerintah menjanjikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang kehidupan sosial ekonominya terdampak dengan berbagai bantuan sosial. Pemerintah juga meluncurkan program padat karya dan menjamin ketersediaan bahan pokok, serta membuat kebijakan di sektor keuangan dan perbankan untuk menggerakkan ekonomi.
Pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp405 triliun (tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020) untuk penanganan virus Corona. Anggaran itu akan dialokasikan untuk menangani dampak Covid-19, baik dari aspek kesehatan hingga dampak ekonomi yang ditimbulkan.
Dari jumlah keseluruhan tersebut, Rp75 triliun akan dialokasikan untuk belanja di bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk perlindungan sosial, dan Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR).
Ikuti Whatsapp Channel Republika