REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkap kendala dalam mengidentifikasi 2,6 juta masyarakat rentan miskin di Jakarta yang terdampak wabah Covid-19. Dalam laporan Anies kepada Wakil Presiden Ma'ruf melalui video conference, Kamis (2/4), ia mengatakan, tidak semua kelompok rentan miskin di Jakarta itu berstatus KTP DKI Jakarta.
"Ya secara umum masuk dalam kelompok itu, tantangan utama kita selama ini karena kelompok rentan miskin ini, itu tidak semuanya berstatus KTP Jakarta," ujar Anies.
Selain itu, Anies menyebut, kelompok rentan miskin juga selama ini tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah. Sehingga, mereka tidak tercatat dalam kementerian mana pun sebagai penerima bantuan.
"Juga tidak tercatat juga di pemprov sebagai penerima bantuan, sehingga pada saat seperti sekarang ini kita harus mulai dari awal meskipun modal datanya ada," ujar Anies.
Anies mengungkap, dalam catatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ada 3,7 juta masyarakat miskin dan rentan miskin di DKI yang terdampak cukup serius dan perlu ada dukungan untuk bisa membiayai kehidupan di Jakarta.
Namun, hanya 1,1 juta yang terindentifikasi by name by addres oleh Pemerintah DKI Jakarta. Sebab, selama ini, jumlah tersebut yang mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Sedangkan, kelompok rentan miskin, adalah kelompok yang memang selama ini tidak mendapatkan bantuan langsung. Ini karena, mereka memiliki pendapatan sendiri, seperti pengemudi ojek, pedagang, UMK.
"Mereka selama ini memiliki pendapatan, tapi begitu ekonomi mengalami kontraksi, mereka langsung kehilangan pendapatan. Inilah yang saat ini sedang dikumpulkan datanya untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah," ujarnya.
Anies mengungkap, pembicaraan terakhir dengan Menteri Sosial, Tim DKI, dan Tim Kemensos menyepakati untuk memberikan dukungan sekitar Rp 1 juta per keluarga.
"Jadi nilai tepatnya, jumlah orangnya 2,6 juta (orang), bansosnya Rp 880 ribu diberikan selama dua bulan, April dan Mei, sehingga nilai totalnya adalah Rp 4,576 triliun," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Wapres Ma'ruf meminta, selain realokasi APBD, juga berharap partisipasi masyarakat melalui bantuan sosial seperti zakat, infaq dan sodaqah.
"Selain realokasi APBD, apa ada partisipasi masyarakat melalui percepatan zakat, infaq, sodaqoh, dalam rangka penanggulangan ini" tanya Ma'ruf yang diamini oleh Anies Baswedan.
"Secara umum banyak sekali dukungannya, jadi basis Baznas di Jakarta, itu menerima begitu banyak bantuan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
