REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyarankan Jokowi memberlakukan karantina wilayah. Seruan ini disampaikan Denny melalui serial memenya.
Denny mengatakan, karantina wilayah merupakan cara agar virus corona tidak makin menyebar ke berbagai daerah. Terlebih, akan ada arus mudik menjelang puasa dan Lebaran.
"Indonesia tak mengenal istilah lockdown. Tapi, Indonesia mempunyai konsepnya sendiri: karantina wilayah. Itu diatur dalam UU 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan,” kata Denny dalam siaran pers kepada Republika.co.id, Ahad (29/3).
Masalahnya karantina wilayah itu, menurut Denny, merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, kini daerah mulai banyak mengambil inisiatif sendiri untuk melindungi wilayahnya, seperti Solo, Bali, Tegal, Papua, dan Maluku.
Menurut dia, langkah pemda ini sebenarnya tak sesuai aturan. Namun, persepsi publik memihak mereka. Pemda itu dianggap peduli.
"Jika Jokowi terlambat bertindak menerapkan karantina wilayah dan penyebaran virus corona memburuk, sejarah akan menyalahkan Jokowi,” kata Denny.
Amerika Serikat dan Italia, Denny melanjutkan, cukup menjadi contoh. Dua negara itu mengalahkan Cina dari sisi angka terpapar (AS) dan angka kematian (Italia). Salah satu penyebabnya pemerintah pusat dianggap lambat memberlakukan sejenis karantina wilayah (lockdown ataupun semi-lockdown).
Menurut Denny, yang penting harus ada aturan bahwa arus uang dan barang tetap lancar. Denny bahkan menyarankan Jokowi jangan berhenti di tingkat imbauan. Namun, pemerintah harus juga membuat aturan yang memberikan sanksi hukuman fisik atau denda.
Pada era sekarang, menurut Denny, publik akan mengerti. Kesehatan bersama berada di atas kebebasan. "Tak apa kebebasan dibatasi sementara karena penyebaran virus dan nyawa manusia sebagai risiko," kata Denny.
Masyarakat sipil dan pengusaha, dia menambahkan, pada era pandemik ini juga sangat ditunggu peran sertanya. Pandemik terlalu besar jika hanya diserahkan kepada pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika