REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah untuk selalu proaktif dalam upaya mencegah meluasnya penularan corona atau Covid-19. Tito menekankan agar kepala daerah mengantisipasi kemungkinan penularan saat rapid test Covid 19 dilakukan.
"Ada kemungkinan petugas kesehatan dan masyarakat yang akan dites lalai, bergerombol dan tak mematuhi prosedur saat rapid tes berlangsung," ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Selasa (24/3).
Tito menilai pentingnya kepala daerah selalu mengambil pola tindakan preventif atau antisipasi mencegah penularan. Apalagi tes jenis itu baru pertama kali dilakukan oleh para petugas.
"Kepala daerah dan petugas dinas kesehatan di daerah benar benar harus mencegah agar saat rapid test dilakukan tidak terjadi kerumunan," kata Tito.
Ia menambahkan kepala daerah dan petugas kesehatan harus melengkapi diri dan sarana lokasi tes dengan peralatan pencegah penularan virus. "Seperti memakai sarung tangan, pakai masker mulut, dilengkapi sanitiser dan peserta rapid test covid 19 harus menjaga jarak yang aman satu sama lain di saat menunggu giliran," kata Tito.
Tito mengatakan, minimal jarak perimeter antar orang yang menunggu giliran di tes harus 1,5 meter. Ia mencontohkan pola rapid test di Korea Selatan yang aman yaitu dilakukan di bilik terisolasi yang dindingnya terbuat bahan plastik yang setiap saat dibersihkan dengan disinfektan dan tidak bergerombol.
Tito pun menginstruksikan jakarannya untuk berkordinasi sesegera mungkin dengan daerah agar mematuhi prosedur rapid test yang aman sesuai pedoman kemenkes dan Gugus Tugas Covid-19. "Kelompok target yang paling utama dilakukan rapid tes adalah petugas medis kita, yaitu para dokter, perawat, petugas rumah sakit khususnya yang bertugas menangani Covid-19 berikut keluarganya," kata Tito.
"Kelompok ini harus diutamakan dengan tujuan untuk menjaga kondisi kesehatan mereka karena merekalah yang menjadi ujung tombak perawatan, mitigasi dan penanggulangan Covid 19," kata Tito lagi.
Titi menegaskan, terus memantau kegiatan di masyarakat yang menghimpun banyak orang, dan bila terjadi langsung menelpon Gubernur atau Bupati untuk membubarkan sesegera mungkin. Itu disampaikannya, menyusul rencana pelaksanaan rapid tes Covid dilakukan secara massal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika