REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG -- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), dengan pengawasan penuh Gubernur Erzaldi Rosman mengambil langkah strategis dalam pencegahan penularan maupun penyebaran Corona Virus Disease-19 (Covid-19) sekaligus upaya maksimal untuk melindungi ASN/pegawai/PHL di Lingkup Pemprov Kepulauan Babel.
Langkah strategis yang diambil Pemprov Kepulauan Babel adalah dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang bernomor 800/1102 /VII tentang "Pengaturan Jadwal Sistem Masuk Kerja Pratama/Administrator/Pengawas/Pelaksana dan PHL Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)".
Surat edaran tersebut menindaklanjuti SE Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020, serta berdasarkan situasi dan kondisi terkini penyebaran Covid-19 yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung.
Maka, di surat edaran yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Kepulauan Babel, Dr. Drs Naziarto,S.H.,M.H tersebut menuangkan beberapa poin penting, yaitu mulai Senin, tanggal 23 Maret 2020, meminta agar kepala OPD dapat mengatur jadwal dan menyesuaikan sistem masuk kerja secara beergiliran bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun PHL di masing-masing OPD, dengan sistem masuk kerja yakni dengan menugaskan 1 (satu) orang pejabat administrator, 1 (satu) orang pejabat pengawas, dan 4 (empat) orang pelaksana atau disesuaikan dengan ruang lingkup jenis pelayanan dan beban kerja masing-masing OPD, dan jumlahnya maksimal 30 persen dari jumlah pegawai di lingkup setempat, sementara 70 persen lainnya diminta untuk bekerja dari rumah dan dilakukan secara bergilir dalam setiap minggunya, hingga adanya perkembangan lebih lanjut.
Itu artinya, sebagian besar ASN di lingkup Pemprov Kepulauan Babel mulai Senin 23 Maret 2020 akan bekerja dari rumah secara online. Sementara itu, 30 persen lainnya bekerja seperti biasa dengan menggunakan sistem bergilir, namun disesuaikan dengan tingkat dan jenis pelayanan OPD.
Pada SE tersebut juga diminta agar setiap perangkat daerah tetap bekerja menjalankan tugas kedinasan dan selalu memantau, mengevaluasi jadwal sistem masuk kerja staf di perangkat masing-masing. Mereka juga diwajibkan proaktif menyampaikan perkembangan kepada Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda Provinsi Kepulauan Babel. Kepala OPD juga diwajibkan selalu mengabsen melalui video call ke pegawai tentang keberadaan pegawai bersangkutan.
Bagi ASN maupun PHL yang belum ditugaskan melaksanakan tugas kedinasan, maka tetap dapat menjalankan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggalnya masing-masing (Work From Home). Edaran tersebut berlaku sejak tanggal 23 Maret 2020 hingga ada perkembangan lebih lanjut.
Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman dalam keterangannya mempertegas hal tersebut. "Menindaklanjuti kebijakan 70 persen ASN yang bekerja dari rumah, saya sampaikan kepada kepala OPD agar, pertama, memanfaatkan aplikasi online-meeting (https://rapat.babelprov.go.id) resmi Pemprov. Kepulauan Babel untuk melakukan meeting secara online. Kemudian kedua, menggunakan aplikasi tersebut untuk absensi sesuai jam yang telah ditentukan dan rapat-rapat internal," ungkap Gubernur Erzaldi Rosman.
Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang telah diambil tersebut, Gubernur Erzaldi Rosman berharap tidak mengurangi kinerja tiap ASN di Pemprov Kepulauan Bangka Belitung.
"Kita mengambil kebijakan mengatur jadwal sistem masuk kerja, agar tetap menjaga terlaksananya pelayanan umum dan tugas rutin penyelenggara pemerintahan, sekaligus memberikan perlindungan kepada seluruh ASN maupun PHL di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika