REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan pembatasan layanan transportasi di DKI Jakarta untuk mengantisipasi Covid-19 yang diberlakukan mulai Senin (16/3) menimbulkan penumpukan penumpang di sejumlah titik. Kebijakan itu pun dinilai perlu untuk dikoordinasikan terlebih dahulu.
Pengamat transportasi, Budiyanto menilai, langkah tersebut sejatinya dapat dimaklumi. Pasalnya masing-masing perusahan memilki hitung-hitungan baik dari aspek keamanan dan keselamatan pelayanan maupun aspek-aspek lainnya. Namun, ia memberikan sejumlah catatan.
"Mungkin yang perlu diperhatikan bahwa kebijakan tersebut sebaiknya tidak tiba-tiba namun perlu ada perencanaan yg matang dan terencana dan dikoordinasikan dengan para stakeholders yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan khususnya bidang Transportasi," ujar Budiyanto melalui pesan yang diterima Republika, Senin (17/3).
Eks Kepala Subdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya ini menilai penting adanya sosialisasi atau ruang yang cukup bagi masyarakat untuk mengetahui kebijakan tersebut. Penumpukan di halte-halte Transjakarta, KRL dan MRT dinilai Budiyanto lantaran masyarakat belum sepenuhnya paham.
"Seharusnya hal ini dapat diminimalisir seandainya kebijakan tsb cukup waktu untuk masyarakat memahami kebijakan tersebut. Secara real time harus disampaikan ke masyarakat, kebijakan harus dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan dan diharapkan terintegrasi," ujar Budiyanto.
Dengan koordinasi yang baik, tambah Budiyanto, masyarakat ada alternatif pilihan menggunakan moda transportasi yang lain. Para perusahaan juga dapat lebih menekan agar para pegawainya tetap bekerja dari rumah.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan pembatasan operasional transportasi umum. Namun ia menyatakan akan mengevaluasi kebijakan pembatasan transportasi umum. Anies akan kembali menormalkan pengoperasian sejumlah transportasi umum di ibu kota.
"Sesuai arahan presiden terkait penelenggaraan kendaraan umum massal untuk masyarakat, maka kami kembali menyelenggarakan dengan frekuensi tinggi untuk penyelenggaraan kendaraan umum di Jakarta," kata Anies di Balai Kota, Jakarta, Senin (16/3).
Kendati demikian, Anies tetap mengimbau agar masyarakat saling menjaga jarak satu dengan yang lainnya (social distancing).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
