REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai, pembatasan mobilitas orang dari dan ke provinsinya sulit dilakukan, khususnya mereka yang berada di perbatasan daerah seperti Bogor, Bekasi, atau Depok. Sebab, banyak warga yang kesehariannya beraktivitas ke Ibu Kota Jakarta.
Ridwan Kamil menjelaskan, Provinsi Jawa Barat (Jabar) memiliki 27 kabupaten/kota. Dengan setiap daerah memilih pemerintahannya sendiri serta keputusan untuk pembatasan pun harus barada dalam skala daerah tersebut dan ukurannya jelas. Selain itu, pintu untuk masuk ke Jabar bukan hanya berada di provinsi ini saja maka akan sulit kalau harus dilakukan pembatasan bepergian.
"Misal orang Jabar ini mendarat di (bandara) Cengkareng (Jakarta Timur), dan beberapa tempat lain," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil dalam konferensi pers, Senin (16/3).
Emil mengatakan, yang bisa dilakukan Pemprov Jabar sekarang dalah mengecek mereka yang datang khususnya setelah bepergian ke luar negeri atau daerah yang jumlah positif COVID-19 cukup banyak. Mereka akan akan masuk dalam kategori orang dalam pemantauan (ODP).
"Kita lakukan pengecekan atau proaktif tes sehingga bisa dilihat petanya dan pengendalian pun bisa lebih baik," katanya.
Emil pun memastikan pihaknya tidak bisa memberlakukan lockdown atau penghentian segala aktivitas masyarakat. Jika memang harus ada, maka semua itu tergantung keputusan dari pemerintah pusat.
"Kita tidak ingin mendahului itu, maka kita akan konsultasikan dulu," katanya.
Menurutnya, alasan untuk melakukan lockdown harus benar-benar tepat. Jika tidak ada alasan mendesak maka lockdown tak perlu dilakukan. Jumlah warga yang positif terpapar corona dan berdomisili di Jabar dinilainya belum banyak.
"Kan 10 orang dengan jumlah luasan daerah yang besar maka pembatasan aktivitas secara total tidak perlu dijalankan," katanya.
Selain itu, Emil menilai provinsi yang paling memungkinkan untuk dilakukan lockdown adalah DKI Jakarta. Sebab, jumlah pasien positif serta ODP dan PDP di sana lebih banyak. Sedangkan luasan daerah provinsi itu pun lebih kecil.
"Maka pertanyaannya lebih relevan kalau di Jabar ini masih aman dan terkendali," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
