Senin 16 Mar 2020 19:09 WIB

IBH: Pemuda Wajib Terlibat Dalam Musrenbang

Ketua Komisi IV DPRD Jabar Imam Budi Hartono serap aspirasi pemuda.

Anggota DPRD Provinsi Jabar Ir H Imam Budi Hartono (tengah) menggelar reses II-2020 bersama sejumlah elemen kepemudaan di Gedung Pemuda Depok, Jalan Pemuda, Kota Depok, belum lama ini.
Foto: Istimewa
Anggota DPRD Provinsi Jabar Ir H Imam Budi Hartono (tengah) menggelar reses II-2020 bersama sejumlah elemen kepemudaan di Gedung Pemuda Depok, Jalan Pemuda, Kota Depok, belum lama ini.

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Isu kepemudaan menjadi salah satu agenda Reses II-2020 Anggota DPRD Provinsi Jabar Ir H Imam Budi Hartono. Belum lama ini, anggota Fraksi PKS itu menggelar reses bersama sejumlah elemen kepemudaan, yang diinisiasi oleh Karang Taruna (Katar) Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya di Gedung Pemuda Depok, Jalan Pemuda, Kota Depok.

Pria yang akrab disapa IBH (Imam Budi Hartono) itu banyak menyerap aspirasi dari sejumlah elemen kepemudaan. Bersama elemen kepemudaan, Imam tampak akrab menjali diskusi dan berbagi. ‘’Alhamdulillah, reses ini begitu menarik dan mengandung nuansa berbeda dari kegiatan serupa di tempat lainnya,’’ ujarnya.

Banyak elemen kepemudaan, komunitas, maupun sanggar kepemudaan yang dilibatkan dalam reses kali ini. Dari sejumlah aspirasi yang terungkap, IBH menyimpulkan bahwa peran dan perhatian pemerintah untuk membangun generasi muda menjadi berkualitas, berbudaya dan cerdas sangat dibutuhkan.

‘’Pembangunan dan peningkatan generasi muda harus menjadi prioritas pemerintah, mengingat kemajuan serta masa depan bangsa ada di tangan pemuda,” ujar IBH. Menurut Ketua Komisi IV DPRD Jabar itu, para pemuda sangat dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan publik.

Hal terkecil, ungkap IBH, yaitu keterlibatan pemuda khususnya Karang Taruna dalam kegiatan Musyawarah Perencaan Pembangunan (Musrenbang), baik di tingkat kelurahan maupun kota. Menurut dia, pemuda harus dilibatkan dalam Musrenbang.

‘’Jika dilibatkan, mereka akan bergerak secara positif untuk kemajuan kotanya,’’ tambah IBH. Pemerintah, sambung IBH, juga harus hadir dari sisi peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan maupun karakter.

Terlebih, imbuh dia, saat ini Indonesia tengah bersiap menyambut bonus demografi pada 2030. IBH menjelaskan, pemuda tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat dari suatu pembangunan, tetapi juga harus terlibat sebagai pengendali dalam proses pengambilan keputusan.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement