REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) memahami keprihatinan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhy terhadap kemacetan panjang yang terjadi di jalur menuju Pelabuhan Gilimanuk, Balik, Senin (16/3/2026). Apalagi, kemacetan dilaporkan mencapai sekitar 45 kilometer (km) berdasarkan pantauan udara.
Kemacetan tersebut dipicu oleh lonjakan arus kendaraan pada periode mudik Lebaran yang beririsan dengan mobilitas masyarakat Bali menjelang Hari Raya Nyepi. Namun demikian, Gpasdap memandang, persoalan kemacetan penyeberangan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembatasan operasional kendaraan atau rekayasa lalu lintas yang bersifat sementara.
Ketua Umum Gapasdap, Khoiri Soetomo, menjelaskan, langkah pembatasan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) hanya merupakan solusi jangka pendek dan tidak menyentuh akar persoalan. Menurut dia, masalah utama terletak pada ketidakseimbangan antara pertumbuhan armada kapal dan kapasitas dermaga pelabuhan penyeberangan.
"Jika dermaga tidak bertambah, jalan menuju pelabuhan akan selalu menjadi parkiran," ujar Khoiri di Jakarta, Selasa (17/3/2026). Dia menyebut, jumlah kapal yang terus bertambah melayani kebutuhan mobilitas masyarakat dan logistik nasional, tidak diimbangi pembangunan dermaga sebagai titik sandar.
Kondisi itu menyebabkan dermaga menjadi bottleneck yang mengakibatkan kapal dan kendaraan harus menunggu giliran sandar dalam waktu lama. Karena itu, menurut Khoiri, Gapasdap mendorong pemerintah untuk mulai menyusun roadmap pembangunan dermaga pelabuhan penyeberangan secara nasional yang jelas dan berkelanjutan.
Dia menyebut, Gapasdap mengusulkan agar pembangunan dilakukan secara bertahap dengan target minimal satu pasang dermaga baru setiap tahun pada lintasan penyeberangan utama nasional. Dengan demikian, kata Khoiri, kapasitas sistem penyeberangan dapat meningkat seiring dengan pertumbuhan mobilitas kendaraan dan kebutuhan logistik nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika