REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Usni Hasanudin, Kaprodi Ilmu Politik FISIP UMJ
Dari 34 provinsi se-Indonesia, hanya Jakarta yang tak pernah tertidur dari diskursus politik dan kekuasaan. Di setiap putaran arah jarum, lorong gelap, dan golongan tanpa pandang strata, selalu memperbincangkan dua tema tersebut. Pun selalu menciptakan berbagai spekulasi publik.
Banyak kalangan memakluminya, karena Jakarta masih menyandang label kekhususan sebagai ibu kota negara. Meskipun muncul wacana memindahkan pusat pemerintahan, Jakarta tetap memiliki daya tarik sendiri bagi masyarakat Indonesia. Bukan sekadar warga Jakarta.
Kepemimpinan kepala daerah, salah satu isu yang santer diperbincangkan. Seperti ketidakadaan wakil gubernur (wagub) dalam 18 bulan terakhir. Selama itu pula Anies Baswedan seorang diri memimpin Jakarta.
Semenjak tanpa pendamping hingga kini, Anies tergolong mampu melalui seluruh momentum politik dengan baik. Di sudut berbeda, ragam permasalahan Jakarta ikut ambil bagian. Belum rampung satu problem, muncul masalah baru. Nyaris takada penyelesaian secara sempurna.
Rumit dan kompleks. Itulah kesan permasalahan yang ada di Jakarta. Termasuk masalah klasik, seperti banjir dan kemacetan. Ini mencerminkan saling tindih berbagai kepentingan. Elemen-elemen kekuatan politik saling unjuk pengaruh di tanah Betawi.
Kondisi tersebut dibumbui peran media sosial. Seiring itu pula banyak masalah yang semestinya tak memiliki keterkaitan dengan politik kekuasaan, diseret menjadi persoalan politik. Permasalahan pun semakin rumit. Itulah Jakarta. Itulah politik. Menyelesaikan satu soal untuk tak terselesaikannya persoalan lain.
Pada konteks kepemimpinan politik Jakarta, semestinya tak membiarkan Anies mengakhiri masa baktinya tanpa pendamping. Di sisa kepemimpinannya hingga Oktober 2022, Jakarta akan selalu diwarnai berbagai permasalahan. Anies juga memiliki keterbatasan. Sosok DKI-2 yang belum terjawab sebaiknya cepat diselesaikan.
Bagi para pemangku kepentingan, harus ambil peran. Bukan justru membiarkannya menjadi liar. Karena di pihak lain, tak semua warga Jakarta mengetahui perundang-undangan berlaku. Publik hanya paham, Anies hingga kini belum memiliki wagub pascamundurnya Sandiaga Uno pada medio 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
