REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah pusat sempat memperingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dianggap telah melangkahi terkait penanganan virus Corona. 

Anies pun mengakui soal peringatan itu dan diminta koordinasi dengan pemerintah pusat supaya tidak ada kekeliruan dan melangkahi kewenangan.

"Karena dua-duanya bermasalah nantinya ya kan? Melangkah keliru, salah. Melangkahi juga salah. Kan melangkahi tidak sopan," ujar Anies di Jakarta, Kamis (12/3). 

Merespons hal tersebut, Anies menegaskan posisi DKI yang menyatakan siap mem-back up pemerintah pusat dalam penanganan Corona. Kalau tidak ada langkah yang pasti, DKI akan ambil tanggung jawab. 

"Kalau sampai ini tidak, ini tidak, maka Jakarta ambil tanggung jawab. Jelas itu. Itu yang bisa saya jawab," jelas Anies.

DKI, kata Anies, siap membantu dan mem-backup biaya tes pemeriksaan awal bagi warga Jakarta yang merasakan gejala atau pernah kontak dengan pasien suspek virus corona (Covid-19).

Bantuan biaya tes pemeriksaan awal ini sebagai bentuk tanggung jawab Pemprov DKI membantu warga, karena pemeri tah pusat mungkin hanya akan membantu bila pasien sudah dinyatakan positif.

"Jadi bapak ibu nanti soal biaya ini, kalau sampai BPJS tidak menanggung, nanti DKI kita atur untuk menutup. Harus, bapak ibu sekalian," kata Anies saat Sosialisasi Pencegahan Pengendalian dan Update Situasi Corona Virus Disease (Covid-19) bersama Direktur RS dan Tenaga Medis Se-Jakarta pada Kamis (5/3).

Ikuti Whatsapp Channel Republika