REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- India sedang diuji dengan tantangan keragaman. Konflik sekterian agama menjadi penyebab munculnya konflik horizontal yang meluas. Tidak seharusnya konflik sektarian di manapun asalnya ini disikapi dengan dalih solidaritas komunal. Hendaknya kita tidak ikut terprovokasi dalam konflik sektarian dan tetap merawat persaudaraan berbangsa dan bernegara.
Ketua Umum Yayasan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Prof Siti Musdah Mulia mengatakan bahwa pemerintah hendaknya selalu bersikap tegas dalam upaya pencegahan konflik di masyarakat.
“Jadi ketika ada masalah pemerintah itu harus cepat mengantisipasi, misalnya sekarang ada berita di india sedang bergolak, tapi itu kan kejadiannya disana. Artinya kita disini harus tetap menjaga agar jangan sampai hal yang sama terjadi di sini,” ujar Prof Musdah di Jakarta, Kamis (5/3).
Menurutnya pemerintah bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama harus sigap menanggapi setiap informasi yang beredar sehingga informasi yang keliru atau dipelintir-pelintir itu tidak sampai terjadi. Sehingga pemerintah bisa turut mengajak masyarakat untuk menjaga toleransi di indonesia agar jangan sampai ikut-ikutan seperti di luar.
“Pemerintah bisa menghimbau kepada masyarakat untuk tetap bersikap secara rasional dan tidak reaktif berlebihan. Tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama juga harus ikut serta untuk memberika pengertian kepada masyarakat bahwa kita tidak boleh ikut-ikutan seperti di india,” tutur Ketua Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ) Indonesia itu.
Musdah mengungkapkan bahwa pemerintah harusnya memberikan pengertian kepada masyatakat. Sehingga ketika hal tersebut terjadi di India, maka pemerintah seyogyanya juga memberitahukan bahwa hal itu terjadi di negara lain yakni di India, sementara masyarakat bangsa Indonesia harus tetap waspada agar hal sepertti itu jangan sampai terjadi di Indonesia
“Indonesia ini adalah negara dengan ideologi pancasila, tetapi meskipun ideologi kita pancasila, kita menghormati semua agama dan kepercayaan yang berkembang di indonesia. Tidak mayoritas maupun minoritas semua diperlakukan sama dan setara di sini,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
