REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung perjuangan Provinsi Riau memiliki gedung asrama haji yang representatif, modern, dan berstandar internasional. Hal ini disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto saat berkunjung dan meninjau Asrama Haji Riau di Pekanbaru.
Gedung Asrama Haji Riau saat ini merupakan bangunan dengan status pinjam pakai milik Pemprov Riau. Sebelumnya, gedung tersebut adalah bekas wisma atlet Pekan Olah raga Nasional (PON) XVIII tahun 2012.
Untuk mengelola gedung asrama haji serta melayani keberangkatan dan kepulangan jamaah, Pemprov Riau mengelontorkan anggaran hingga Rp 27miliar. Nominal ini sudah termasuk untuk transportasi lokal jamaah dari Kabupaten/kota.
"Sudah saatnya Riau memiliki gedung asrama haji representatif, modern, berstandar internasional yang juga bisa menjadi pusat aktivitas serta ekonomi masyarakat," kata Yandri dikutip dari laman resmi Kemenag, Jumat (6/3).
Menurut Yandri sangat disayangkan bila Provinsi Riau belum memiliki gedung asrama haji. Padahal, jumlah jemaah yang berangkat ke tanah suci setiap tahunnya lebih dari 5.000 orang.
Ia juga menyebut komisi VIII DPR RI siap mendukung pembangunan gedung Asrama Haji di Riau. Skema pembangunannya bisa menggunakan skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), kerjasama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), maupun mengunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Yandri berharap gedung asrama haji Riau yang rencananya akan dibangun ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Asrama haji Riau harus memiliki banyak fungsi, selain sebagai tempat melayani jemaah haji. Misalnya, dikelola menjadi hotel syariah, pusat perekonomian, hingga aktivitas masyarakat lainnya.
Terkait keinginan Riau sebagai Embarkasi penuh dan Embarkasi Antara, Komisi VIII DPR RI akan menjadwalkan pertemuan dengan lintas Kementerian seperti Perhubungan, PUPR dan Kemenko Kemaritiman.
"Salah satu syarat menjadi embarkasi penuh itu bandara di Pekanbaru harus bisa dilalui pesawat berbadan besar dengan landasan pacu yang memadai," ucap Yandri.
Ia lalu menyebut pembangunan asrama haji dan penambahan landasan pacu bandara agar bisa menjadi embarkasi haji penuh menjadi dua hal penting yang akan diperjuangkan dalam kunjungan kerja ke Riau.
Kakanwil Kemenag Riau, Mahyudin menyatakan, pemanfaatan gedung sebagai asrama haji dilakukan sejak 2019. Asrama ini dikelola Pemerintah Provinsi Riau. Kemenag hanya memakai ketika musim haji untuk melayani jamaah haji.
"Asrama ini juga kami gunakan sebagai Quran Center bagi kafilah Riau yang akan berlomba di ajang MTQ tingkat Nasional pada 23 Agustus mendatang di Sumatera Barat," kata Mahyudin.
Ia pun mengapresiasi kesungguhan dan perjuangan Komisi VIII DPR RI dalam hal anggaran pembangunan gedung Asrama Haji dengan tiga skema seperti yang disampaikan Ketua Komisi VIII.
Mahyudin menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Pemprov Riau terkait lokasi dan pengadaan lahan sebagai lokasi akan dibangun asrama haji Riau. Secepatnya, hasil koordinasi akan dilaporkan kepada komisi VIII DPR RI.
“Pemerintah Provinsi Riau, selama ini memberangkatkan jamaah haji melalui embarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sejak tahun 2019, baru Provinsi Riau bisa mewujudkan keinginan memiliki Embarkasi Haji walau masih bersifat sementara, dan berfungsi sebagai bandara embarkasi haji antara,” ucap Mahyudin.
Mewakili Gubernur Riau, Karo Kesra Masrul Kasymi mengatakan hal yang sama. Persiapan perwujudan Bandara SSK II Pekanbaru menjadi embarkasi haji terus dikebut agar dapat terealisasi pada tahun mendatang.
"Harapan itu tentu dengan memenuhi persyaratan demi persyaratan yang harus terus dilengkapi, agar segera terwujud pemberangkatan jamaah calon haji langsung dari Riau ke Tanah Suci Makkah dan Madinah," lanjutnya.
Sebelumnya, jamaah diberangkatkan dari Bandara SSK II menuju Bandara Hang Nadim Batam, dan menunggu keberangkatan penerbangan ke Jeddah atau Madinah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
