REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof Din Syamsuddin mengusulkan adanya satu partai politik Islam tunggal yang akan menjadi saluran aspirasi umat Islam di Indonesia. Namun, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai hal tersebut sulit terealisasi.
Menurut Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid penyatuan parpol Islam bukanlah cara mutlak untuk menyampaikan aspirasi umat. Sebab saat ini, setiap parpol berbasis Islam sudah menunjukkan niat baik dalam menyalurkan aspirasi mereka.
"Partai-partai Islam tetap bisa bekerja sama, walau tanpa bergabung menjadi satu partai yang tunggal," ujar Jazilul saat dikonfirmasi, Jumat (28/2).
Menurutnya, partai berbasi Islam saat ini harus lebih menunjukkan visi dan misinya, khususnya yang berhubungan dengan umat. Apalagi, dalam empat tahun ke depan akan dihadapkan dengan Pemilu 2014.
"Menurut saya, menyamakan visi itu yang paling penting hari ini dari partai-partai Islam ini menghadapi (Pemilu) 2024,” ujar Wakil Ketua MPR itu.
Hal senada juga disampaikan Ketua DPP PKB, Daniel Johan. Menurutnya, partai berbasis Islam di Indonesia saat ini sudah dengan baik menyampaikan aspirasi umat Islam. "Secara ide menarik, tapi secara teknis dan faktual tidak semudah itu mewujudkannya," ujar Johan.
Namun, ia mengakui ada sejumlah aspirasi umat Islam yang sulit direalisasikan dalam sejumlah hal. Khususnya dalam bidang ekonomi, yang sulit dilebur dengan sisten yang sudah ada. "Dalam banyak hal sudah (tersampaikan), tapi secara ekonomi yang benar-benat harus dipikirkan, agar ada keadilan sosial," ujar Johan.
Diketahui, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof Din Syamsuddin mengusulkan adanya satu partai politik Islam tunggal yang akan menjadi saluran aspirasi umat Islam di Indonesia. Gagasan ini disampaikan saat menjadi narasumber di sidang pleno KUII.
Usul pembentukan partai politik itu merupakan bagian usulan agenda strategis bidang politik yang paling mendapatkan respons dari para peserta lintas ormas Islam yang hadir dalam Sidang Pleno KUII. Din mengatakan, partai politik Islam ini diperlukan dalam proses pengambilan kebijakan strategis kenegaraan baik di lembaga legislatif maupun eksekutif.
"Politik merupakan bidang yang paling krusial bagi umat Islam, padahal politik menentukan keberadaan suatu kelompok dalam kehidupan nasional," kata Din di KUII, Kamis (27/2).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
