REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Permintaan Presiden Joko Widodo kepada Badan Intelijen Negara (BIN) untuk ikut memberikan pemahaman positif kepada masyarakat mengenai Omnibus law dinilai sebagai hal wajar. Pakar geostrategi Ian Montratama mengatakan lembaga intelijen negara itu adalah alat negara yang tugas dan tanggung jawabnya sudah diatur dalam Perpres 90/2012.

“Itu hak Presiden memberi tugas kepada BIN untuk melakukan penggalangan termasuk dalam menyampaikan hal-hal yang dianggap positif tentang Omnibus Law,” ujarnya di Jakarta.

Upaya yang dilakukan BIN, ujarnya, semata-semata memberikan pemahaman kepada publik soal sisi positif dari rancangan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, bukan sebagai bentuk cerminan dari rezim Orba yang otoriter. Pernyataan ini disampaikannya untuk menanggapi komentar Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule.

Iwan mengatakan Presiden menggunakan BIN untuk meredam masyarakat yang menolak Omnibus Law. "BIN dapat diberi tugas apa saja oleh Presiden sesuai hukum yang berlaku," kata Ian menegaskan.

Pakar intelijen lainnya, Stanislaus Riyanta, mengatakan masyarakat harus paham jika rancangan Omnibus Law adalah untuk mengubah regulasi yang rumit menjadi lebih sederhana. Kehadiran BIN diperlukan untuk mendeteksi dini ancaman terhadap negara.

“Jika ada pihak yang mau memanfaatkan Omnibus Law untuk mengganggu negara, maka BIN pasti mendeteksi dan mencegahnya," ujar Riyanta.

Sejauh ini Riyanta melihat kerja BIN masih on the track sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Perintah Presiden  kepada BIN dinilai semata-mata untuk menjaga stabilitas negara. “BIN bertugas mendeteksi dini dan cegah dini ancaman negara. Tugas BIN jelas terkait hal itu,” katanya menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika