REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu, aparat keamanan dan peserta Pilkada mengantisipasi potensi kerawanan yang terjadi di Pilkada 2020 mendatang. Ini setelah, Bawaslu meluncurkan indeks kerawanan Pemilu (IKP) untuk Pilkada 2020, setidaknya ada daerah yang masuk kategori rawan, sedang, dan tinggi.
"Indeks dimaksud diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengukur potensi kerawanan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 bagi Bawaslu maupun pihak lain yang berkepentingan," ujar Ma'ruf saat menghadiri peluncuran Indeks Kerawanan Pilkada 2020 di Hotel Red Top Pecenongan, Jakarta, Selasa (25/2).
Ma'ruf menerangkan, Bawaslu telah memetakan dimensi-dimensi kerawanan pelaksanaan pemilu, diantaranya problematika ketidaknetralan ASN menurut Bawaslu itu ada di 167 daerah; daftar pemilih ganda ada di 179 daerah; pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan 133 daerah; dan rendahnya partisipasi masyarakat.
Karena itu, IKP yang merupakan salah satu instrumen penting harus diantisipasi untuk menjamin suksesnya penyelenggaraan pemilu.
"Karena dalam setiap penyelenggaraan pemilu tentu terdapat potensi terjadinya kerawanan," ujarnya.
Ma'ruf pun secara khusus, meminta Bawaslu mampu menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap hasil dari pemilu. Sebab, ia menuturkan bahwa kesuksesan pelaksanaan pemilu sangat dipengaruhi oleh fungsi pengawasan yang netral, profesional, dan berintegritas.
Ia menerangkan, kinerja Bawaslu yang berperan besar dalam menyukseskan pilkada serentak tahun 2017 serta Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden/Wapres tahun 2019 harus berlanjut di Pilkada 2020.
"Diharapkan Bawaslu dapat menuntaskan tugas dengan baik juga pada Pilkada Serentak tahun 2020," ujarnya.
Selain itu, di hadapan 616 Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Wapres juga mengapresiasi kepada pihak seperti KPU, DKPP, Kepolisian, TNI, serta media massa, yang telah bahu-membahu menyukseskan perhelatan besar pesta demokrasi demi menyejahterakan rakyat dan memajukan negara.
"Pemilu bukanlah tujuan dalam demokrasi, melainkan hanya sebuah proses. Sedangkan tujuan hakiki dari Pemilu adalah menyejahterakan rakyat dan memajukan negara," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
