REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperjuangkan kenaikan anggaran dengan perencanaan yang baik dan sistematis untuk penggunaan tambahan anggaran tersebut.
Ketua Komisi IV DPR Sudin dalam rapat dengan KKP di Jakarta, Senin (24/2), mengingatkan apabila ada perubahan dalam hal peningkatan anggaran, maka tentu akan ditingkatkan pengawasannya, termasuk DPR. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Budisatrio Djiwandono meminta KKP proaktif memperjuangkan anggaran, termasuk lebih sering bertemu Badan Anggaran KKP. Budisatrio juga mengutarakan harapannya agar setiap program KKP dapat tersosialisasikan dengan baik.
Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasludin yang juga Anggota Banggar meminta KKP memperjuangkan bila menghendaki penambahan anggaran. "Banggar DPR tidak bisa menambah kalau tidak ada usulan, dan apalagi bila nantinya tidak ada aktualisasi dari anggaran itu," ucapnya.
Untuk itu, ujar dia, pihak KKP juga diharapkan bisa mempersiapkan perencanaan penambahan anggaran yang baik. Terutama, lanjutnya, agar KKP juga bisa memperoleh anggaran lebih antara lain untuk mengawasi laut dan menyejahterakan nelayan.
"Agar KKP betul-betul bisa sinergi dengan Komisi IV, dan masyarakat pesisir bisa mendapatkan haknya," katanya.
Anggaran KKP diperkirakan bakal menjadi Rp 6,5 triliun pada 2021 atau meningkat sekitar Rp 1,1 triliun dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan pada 2019 ini.
"Saya berjanji untuk tahun anggaran 2021 nanti, anggaran untuk KKP akan kita naikkan menjadi Rp 6,5 triliun," kata Sudin.
Sebelumnya, Sudin juga mengutarakan harapannya anggaran KKP dapat terus meningkat agar selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo. "Mudah-mudahan di tangan (Menteri Kelautan dan Perikanan RI) Edhy Prabowo, ada peningkatan (anggaran) di sektor kelautan dan perikanan pada tahun-tahun berikutnya," katanya.
Ia menyoroti bahwa dahulu anggaran KKP pada tahun 2015 dan 2016 ada di atas Rp 10 triliun, tetapi pada anggaran 2017 menurun menjadi sekitar Rp 9,1 triliun, serta anjlok menjadi Rp 7,6 triliun pada 2018 dan menjadi sekitar Rp 5,4 triliun pada tahun 2019 ini.
Kemudian, lanjutnya, anggaran itu meningkat menjadi Rp 6,47 triliun untuk 2020, dan dalam tahun-tahun berikutnya diharapkan bisa terus melesat. Ia mengingatkan bahwa jumlah tersebut tidak sampai satu persen APBN, sedangkan UUD telah menyebutkan untuk sektor pendidikan hingga 20 persen.
Sudin mengingatkan arahan Kepala Negara agar sektor kelautan dan perikanan harus ditingkatkan secara maksimal, serta menyebut pula pentingnya peran dinas kelautan dan perikanan di daerah, karena program KKP tidak akan berjalan tanpa dukungan daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
