REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfenderasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menjadi salah satu serikat buruh yang masuk ke dalam daftar tim pengkajian Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.
Namun karena merasa hanya dijadikan sebagai alat legitimasi dan substansi tidak sesuai dengan diharapkan, KSBSI memutuskan untuk menarik diri dari tim tersebut.
Pernyataan ini disampaikan secara tegas oleh Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban. Ia menjelaskan, KSBSI dimasukkan ke dalam tim Omnibus Law Cipta Kerja pascaaksi awal Januari lalu menentang RUU sapu jagad tersebut.
"Tapi buat apa masuk tim kalau hanya untuk legitimasi undang-undang itu. Akhirnya berdasarkan rapat resmi di sini kami menarik diri," tegas Elly saat konferensi pers di Kantor KSBSI, Jakarta Timur, Rabu (19/2).
Elly mengaku, pihaknya rela dimasukkan ke tim pengkajian RUU Omnibus Law Cipta Kerja agar dapat membahas substansi dari rencana aturan baru tersebut. Namun setelah masuk dan dipelajari, tidak ada lagi ruang bagi pihaknya untuk mengubah substansi RUU tersebut. "Kami merasa dijebak," ujarnya,
Memang, Elly mengakui selama bergabung ke dalam tim perancang ada beberapa undangan dan pertemuan. Tapi anehnya, sebenarnya undangan dari Kementerian Perekonomian (Kemenko) tapi yang mengundang adalah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Namun undangan itu seperti tidak ada niatan. Seperti mengundang di siang hari, tapi pertemuannya baru malam hari. Bahkan mengundang di malam hari, tapi pagi buta sudah dibatalkan.
"Jadi kami kira memang mereka tidak serius, mungkin mereka anggap kami seperti bayi yang dikasih permen manis sudah diam. Kalau sekarang kita mulai kritis, memang berat memutuskan ini kita tidak bisa tidur terus terang," terangnya.
Selain itu, Elly juga menegaskan, memang pihaknya adalah pendukung Presiden Joko Widodo, tapi sekarang KSBSI merasa kecewa. Apalagi Presiden Jokowi tidak mengeluarkan statement sama sekali tentang keributan yang sudah dilakukan serikat buruh.
Padahal, KSBSI sudah turun aksi, mengadakan seminar dan lain sebagainya. Kemudian KSBSI juga telah membuat kertas posisi terkait undang-undang tersebut.
"Tapi kok bapak (Jokowi) itu sepertinya tidak sense of apalah gitu tentang orang-orang. Di periode kedua ini jangan menganggap tidak ada beban justru ia harusnya meninggalkan warisan yang bagus walaupun beliau sudah tidak ada nanti," tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika