REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) tetap berlanjut ditengah banyak protes dari kalangan seniman Jakarta. DPRD DKI Jakarta meminta protes pihak seniman kepada pelaksana revitalisasi TIM, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) harus didengarkan sebagai masukan penting, sebelum proyek terus dilanjutkan.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan PT Jakpro harus mau mendengarkan suara seniman yang menolak area TIM dijadikan kawasan komersial. Rencananya, kata dia, Rabu (19/2) pihaknya akan dipanggil DPR RI soal kelanjutan revitalisasi TIM yang juga masuk cagar budaya ini.
"Saya besok dipanggil oleh komisi V DPR RI, mau diajak obrol diskusi itu, ada suratnya sudah ke saya," kata Prasetio kepada wartawan, Selasa (18/2).
Alasan DPR RI memanggil dia, menurut Prasetio, karena TIM juga masuk dalam situs nasional. "Karena itu, sebaiknya fasilitasi dulu para seniman maunya seperti apa, jangan bicara komersialnya, itu bicara itu," tegas Prasetio.
Menurut Prasetio, seniman punya pemikiran-pemikiran sendiri yang tidak mudah dipahami. Karena itu dialog dengan seniman dan mendengarkan apa yang mereka inginkan sangat penting. "Ya namanya seniman, perlu di dengar," katanya. Kalau bicara masalah TIM kenapa harus dikomersialkan, tentu menurut Pras mereka pasti menolak.
Sebelumnya Jakpro juga mengklaim terus berkomunikasi dengan para seniman Jakarta, terkait tuduhan komersialisasi TIM. Pihak Jakpro membantah soal komersialisasi TIM tersebut. Pihaknya mengaku hanya diberi amanah untuk mengelola sarana dan prasarana fisik TIM setelah revitalisasi selesai pada 2021.
Manager Komunikasi Revitalisasi TIM, Yeni Kurnaen mengatakan proses pengerjaan revitalisasi TIM berlanjut setelah menyesuaikan berbagai saran dan masukan dari para seniman dan budayawan. Karena itu, ia membantah soal tidak adanya komunikasi pihak Jakpro dengan seniman, terkait tuduhan komersialisasi wilayah TIM.
"Kami tidak membangun hotel, sesuai keinginan para seniman hanya wisma yang akan disediakan untuk para seniman dan budayawan menginap. Dan kami memang dipercaya untuk mengelola sarana dan prasarana TIM setelah revitalisasi, tapi bukan untuk tujuan komersialisasi," kata Yeni kepada wartawan, Ahad (16/2).
Ia menegaskan setelah mendapatkan banyak masukan dari para seniman dan Anggota DPRD DKI, Jakpro melakukan penyesuaian desain revitalisasi TIM. Karena dalam proses budgeting penyertaan modal Jakpro di Dewan, juga terdapat pemotongan anggaran. "Perubahan yang dilakukan sangat sigifikan, namun tetap menyesuaikam budget anggaran yang sudah disesuaikan," katanya.
"Kita merubah penginapan sesuai keinginan seniman menjadi wisma. Kita juga menambah area amphiteater, memindahkan perpustakaan daerah dan Pusat Dokumentasi Sastra HB. Jassin dari gedung lama ke gedung baru. Sedangkan gedung lama HB. Jassin akan dijadikan pusat perfilman indie yang nanti juga ada bioskop di dalamnya," ujar dia.
Sebelumnya Forum Seniman Peduli TIM kembali menggelar aksi protes terhadap proses revitalisasi TIM di kawasan pengerjaan proyek. Para pengunjuk rasa yang mengklaim dari para seniman melakukan aksi teatrikal di antara puing-puing reruntuhan puing gedung Graha Bakti Budaya TIM. Koordinator Aksi Forum Seniman Peduli TIM Cok Rian Hutagaol mengatakan revitalisasi TIM tidak melibatkan kelompok seniman.
"Kami tidak melarang . Yang kami tolak TIM dikomersialisasikan," katanya, Jumat (14/2). Apalagi menurut dia, revitalisasi TIM akan merusak kawasan TIM yang sudah menjadi cagar budaya, sebagai tempat berkreasi para seniman. "Kami akan terus menolak revitalisasi, dengan tiga tuntutan, pertama menolak pembangunan hotel di TIM, kedua menolak Jakpro yang akan mengelola TIM dan ketiga cabut Pergub Nomor 63 tahun 2019," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
