REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Nasdem mempertanyakan riset Nagara Institute terkait oligarki politik di Indonesia, khususnya di lingkungan DPR RI periode 2019-2024. Hasil riset itu menyatakan Nasdem menjadi yang paling terpapar.
Ketua DPP Nasdem Bidang Media dan Komunikasi Willy Aditya mengatakan riset tersebut tak sepenuhnya benar. Sebab, kata dia, pemilu legislatif dijalankan secara terbuka.
Artinya, rakyat langsung menentukan pilihannya melalui bilik suara dalam pemilu. "Ini menyesatkan karena pemilu itu terbuka," ujar pria yang juga Anggota Komisi I DPR RI ini saat dihubungi Republika, Senin (17/2) malam.
Ia pun mempertanyakan alasan-alasan mengapa Nasdem disebut paling oligarki. "Apa indikator dari oligarki menurut lembaga tersebut," ujar dia.
Hasil riset Nagara Institute menyatakan 17,22 persen hasil pemilihan DPR RI dari Pileg 2019 terpapar dinasti politik. Nasdem menjadi paling paling terpapar dinasti politik.
Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faisal yang juga mantan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Nasdem menyatakan, sebanyak 99 dari 575 anggota legislatif terpilih memiliki hubungan dengan pejabat publik. Mereka dianggap terpapar oligarki politik.
"Partai Nasdem menempati peringkat teratas dalam persentase anggota legislatif yang terpapar dinasti politik," ujar Akbar Faisal dalam peluncuran Nagara Institute, sekaligus memaparkan hasil risetnya di Gelora, Jakarta Pusat pada Senin (17/2).
Dengan perolehan sebanyak 59 kursi, Nasdem meloloskan 20 orang atau 33,90 persen anggota yang terpapar politik dinasti. Ke bawah secara berurutan enam dari 19 anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terpapar oligarki, atau sebesar 31,58 persen.
Berikutnya, 18 dari 25 anggota DPR dari dari Partai Golkar terpapar oligarki, atau sebesar 21,18 persen. Sebanyak 18,52 persen atau 10 dari 54 anggota DPR dari Demokrat juga dinilai terpapar dinasti politik. Sebanyak delapan dari 44 atau 18,18 persen anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) juga terpapar.
Kemudian, 13 dari 78 anggota DPR dari Partai Gerindra atau 16,67 persen juga dinilai terpapar oligarki. Sementara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki prosentase paparan oligarki sebesar 13,28 persen, di mana 17 dari 128 anggotanya terpapar oligarki.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan perolehan 50 kursi, empat di antaranya terpapar politik oligarki, meraih prosentase 8,00 persen. Dengan raihan kursi sebanyak 58 pada Pileg 2019, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki presentase paling kecil terpapar politik dinasti, 5,17 persen, atau hanya tiga orang yang dianggap terpapar oligarki.
"Jika dibandingkan dengan hasil pemilu legislatif sebelumnya, ternyata ada tren kenaikan politik dinasti. Pada Pileg 2009 ditemukan 27 kasus, kemudian pada Pileg 2014 ada 51 kasus. Fakta ini tentu menjadi catatan khusus bagi kualitas pemilu kita," ujar Akbar Faisal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
