REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menolak undangan dari acara sebuah organisasi masyarakat untuk mendeklarasikan dirinya maju menjadi calon presiden 2024. Acara tersebut diprakarsai Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) dalam acara "Anies For President 2024."
"Pak Anies belum mau, karena urus Jakarta Raya, dan saya denger langsung ketika bertemu gubernur, saya langsung kontak beliau dan bicara di Hotel Bidakara di pernikahan anak Haji Lulung," ujar Ketua GPMI DKI Jakarta Raya Syarief Hidayatulloh di Jakarta, Ahad (16/2).
Karena itu, acara deklarasi batal dilakukan. Acara "Anies For President 2024" itu sebenarnya adalah pelantikan dan peresmian sekretariat Brigade GPMI yang terletak di Jalan Inspeksi Kali Mookevat, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat.
Namun, Syarief bersikeras isi undangan deklarasi itu masih sesuai dengan konteks acara. Ia berharap deklarasi itu sekaligus mengawal kinerja Anies dan Presiden Joko Widodo hingga masa jabatan usai.
Pada sambutannya, ia mengaku tidak akan menggelar deklarasi menjadikan Anies sebagai presiden. Sementara itu, Syarief mengatakan perkumpulan kali ini sebagai persiapan membangun dukungan massa untuk Anies, yang disebutnya sebagai daulat rakyat.
Saat meresmikan bangunan sekretariat GPMI, Syarief menyebut bangunan tersebut ditujukan untuk mengantar Anies menjadi presiden. "Kita mengantarkan tempat berzikir ini, untuk mengantarkan Anies menjadi presiden," ujar dia.
Syarief juga sempat menyinggung soal undang-undang. Tanpa menyebutkan rinci undang-undangnya, ia menganggap deklarasi sebelum pemilu dapat menyeret Anies ke dalam isu pemecatan.
"Jadi enggak boleh ada deklarasi pejabat, enggak boleh saya tahu, ini bisa dicopot Pak Anies nanti karena ada undang-undangnya," ujar Syarief.
Namun nantinya, dukungan GPMI secara resmi untuk deklarasi dukungan Anies menjadi calon presiden 2024 akan digelar di lokasi berbeda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
