REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perumda Pembangunan Sarana Jaya, menyatakan, berbagai pembangunan Kawasan Jakarta pada 2020 tidak akan memandang warga sebagai objek pembangunan. Pembangunan akan menerapkan pelibatan aktif masyarakat.
Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra S Arharrys, mengatakan tujuan berbagai pembangunan Jakarta adalah untuk memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menata pemukiman kumuh secara kolaboratif. Artinya, pembangunan tidak hanya top down, tetapi juga bottom up.
"Jadi kalau dulu warga dipandang sebagai objek, kini mereka dilibatkan dalam pembangunan, melalui pendekatan yang partisipatif dan kolaboratif," katanya dalam diskusi "Perumda Pembangunan Sarana Jaya: Pengembangan Kawasan Jakarta 2020", Kamis (13/2).
Saat ini, Sarana Jaya fokus dan berkomitmen menjalankan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menghadirkan solusi perumahan bagi warga ibu kota. DKI Jakarta saat ini memiliki backlock kepemilikan rumah yang pada 2015 hingga 2018 meningkat 10 persen dan diprediksi akan terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk.
Karena itu, Perumda Pembangunan Sarana Jaya juga fokus untuk pembangunan hunian DP Rp0 untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian tersebut dihadirkan dalam bentuk bertingkat karena tingginya harga tanah di wilayah DKI Jakarta.
Selain menyediakan rumah hunian DP 0 persen, Perumda Pembangunan Sarana Jaya juga berencana melakukan pengembangan sentra bisnis di Tanah Abang. Sentra bisnis yang bernama "Kawasan Sentra Primer Tanah Abang" akan menyerupai Sudirman Central Business District (SCBD).
Di sisi lain, Kepala Bappeda DKI Jakarta Nasrudin Djoko Surjono menyebutkan Pemprov DKI Jakarta selalu berupaya untuk berkolaborasi dengan sektor swasta dalam mengimplementasikan rancangan pengembangan kawasan. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki 73 kegiatan strategis daerah, di antaranya adalah penyediaan rumah DP Rp0, penataan kawasan pemukiman, hingga perbaikan tata kelola rumah susun.
Karena itu, keberadaan BUMD seperti Perumda Sarana Jaya ini juga membawa special mission vehicle untuk bersinergi bersama Pemprov DKI membangun Jakarta.
Ketua Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia, A Hadi Prabowo MT menyebutkan di Jakarta, kepemilikan hunian milik sendiri adalah 47,12 persen. Sedangkan yang bukan milik sendiri adalah 52,88 persen sehingga"backlog" DKI Jakarta di tahun 2015 adalah sebesar 1.276.424 unit rumah
"Dengan kondisi seperti ini, maka pengembangan vertikal dengan kepadatan tinggi dapat menjadi solusi terkait kepemilikan hunian bagi warga Jakarta," kata Hadi.
Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja menyebutkan saat ini Kampung Kota Jakarta sudah padat secara jumlah penduduk dan kegiatan, tetapi tidak berkualitas. Terlebih jika dibandingkan dengan jumlah lantai dan luas lantai yang rendah.
Karena itu pembangunan kawasan hunian vertikal secara bertahap yang memiliki ruang mitigasi bencana, adaptif terhadap krisis iklim, perbaikan lingkungan dan dilengkapi oleh interaksi sosial dan ruang mobilitas publik dapat menjadi solusi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
