REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry meminta publik menunggu Rabu dua pekan ke depan (26/2) terkait pengembangan kasus Jiwasraya oleh Panitia Kerja DPR RI di Komisi III DPR RI. Herman mengatakan apa yang dibicarakan dalam rapat Panja yang berlangsung Kamis (13/2) ini tertutup karena materinya belum bisa diungkap ke publik.
"Untuk itu, atas kesepakatan bersama, rapat kami tutup. Jam 13.00 rencana tanggal 26 Februari kami akan memanggil pihak-pihak terkait yang dicurigai ikut terlibat, kami akan memanggil lebih dalam," kata Herman.
Herman memberi bocoran dalam rapat tertutup yang digelar Panja Jiwasraya di Komisi III DPR RI, Kamis (13/2) siang ini, pembicaraannya berkisar aset-aset dan saksi-saksi yang dipanggil Kejaksaan RI.
"Siapa-siapa itu, penggeledahannya akan bagaimana, lebih detilnya itu nanti. Pendalaman pasti akan terkait pengawasan," kata Herman.
Ia mengatakan DPR RI memberi kesempatan kepada Pelaksana harian Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Plh Jampidsus) Kejaksaan Agung RI Ali Mukartono untuk mempersiapkan bahan yang lebih detail lagi dalam rapat tanggal 26 Februari 2020 nanti, mengingat Ali baru menjabat selama tiga hari sejak ditetapkan sebagai Plh Jampidsus Kejagung RI.
"Kejaksaan dalam hal ini Jampidsus baru menjabat tiga hari kekurangan bahan. Oleh sebab itu, kami suruh beliau untuk mempersiapkan bahan yang lebih detil," kata Herman.
Sementara itu, Plh Jampidsus Kejaksaan Agung RI Ali Mukartono mengatakan Kejagung RI hanya berkomitmen untuk penegakan hukum saja terkait kasus Jiwasraya. Ia memastikan siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana terkait Jiwasraya pasti akan diminta pertanggungjawabannya.
"Kalau kami (diminta) melaporkan keseluruhan, ya (itu) nanti di persidangan. Jadi, siapa saja kalau terpenuhi bukti ya kami lanjut. Begitu saja, kami kan komitmen penegakan hukum saja," ujar Ali saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Kamis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika