REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proses perpindahan ibu kota negara baru dari Jakarta ke Kalimantan Timur masih dalam kajian termasuk aspek lingkungan. Langkah ini dilakukan agar keberlangsungan alam tetap terjaga.
Dosen Universitas Mulawarman Paulus Matius mengusulkan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur dilakukan di lahan bekas tambang.
"Hutan-hutan yang masih baik sebaiknya dialokasikan untuk hutan dan tidak dibuka. Jadi yang dijadikan perkotaan atau bangunan itu daerah yang sudah gundul seperti bekas tambang," ujarnya saat acara Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (11/2).
Menurutnya provinsi Kalimantan Timur memiliki 15 ribu sampai 20 ribu jenis tumbuhan, sekitar empat ribu di antaranya pohon-pohonan dan sekitar 1.333 merupakan jenis endemik.
"Artinya 1.333 hanya ada di Kalimantan tidak ada di wilayah lain pun di dunia. Kemudian, satwa liar ada ratusan jenis satwa liar dan menurut penelitian teman-teman saya, 80 persen satwa liar di Kalimantan Timur berada di wilayah IKN," jelasnya.
Dia juga menyarankan pemerintah melakukan inventarisir terhadap hutan-hutan yang akan terdampak oleh pembangunan ibu kota baru. Diharapkan pemerintah juga melibatkan masyarakat lokal saat merancang pembangunan ibu kota.
"Saran saya pertama, sebelum dilakukan pembangunan inventarisir dulu hutan-hutan yang ada. Baik yang hutan, baik maupun hutan sekunder juga kawasan-kawasan yang sudah gundul. Juga inventarisir jenis keanekaragaman hayati yang ada disitu," jelasnya.
Sementara Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi Wijayanti menambahkan pemindahan ibu kota negara baru telah melalui kajian yang mendalam melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). "Kita harus perhatikan adanya ekosistem sensitif di wilayah karena harus diperhatikan betul kalau disitu ada habitat satwa, ada persoalan isu sosial yang harus dijawab," ucapnya.
Menurutnya pemerintah menerapkan prinsip Green City atau kota hutan. Laksmi menyebut ibu kota negara baru akan dikelilingi daerah aliran sungai (DAS). "Prinsip kota hutan pertama, yaitu semua kehidupan perencanaan pembangunan harus berbasis water set management, yang paling penting adalah kalau kita punya visi itu, karena di sana ada 38 DAS di lokasi kecil dan ini sangat bergantung hujan," jelasnya.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy Prawiradinata menjelaskan konsep pembangunan dan pengembangan kawasan ibu kota negara baru akan dirancang dengan konsep 'forest city', agar bisa menjadi konsep pembangunan yang sangat ramah lingkungan. "Kita ingin memastikan penerapan forest city. Jadi di daerah yang saya bilang seperti Manhattan kecil, Paling tidak 50 persennya akan tetap sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH)," kata Rudy.
Rudy memastikan penggunaan energi di kawasan ibu kota negara baru akan memanfaatkan energi baru terbarukan atau EBT, seperti misalnya energi air, angin, atau matahari. Sebab, dalam konsep mengenai green city yang sustainable, efisiensi mengenai konservasi energi memang harus bisa dipastikan.
Hal itu nantinya akan melengkapi sistem bangunan yang green desain, serta circular water management system yang akan memanfaatkan air secara optimal. "Jadi semuanya seoptimal mungkin kita memanfaatkan EBT," ucapnya.
Rudy menyebut nanti pola mobilitasnya juga harus berorientasi pada transportasi publik, sehingga upaya pelestarian alamnya sudah jelas. Hal yang sama juga konsep (energi) listrik dan airnya, tahap pembangunan dibuat dengan konsep green building. "Kita buat bangunannya, teman-teman PUPR juga sudah siap. Lalu juga transportasi publiknya pun apakah dengan electric car, public transportation atau pun sepeda," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika