REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengumpulkan sejumlah menteri dan memimpin rapat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Selasa (11/2). Wapres selaku Ketua TNP2K membahas strategi dan langkah untuk mengejar penurunan tingkat kemiskinan dan angka stunting atau kekerdilan.
Sesuai RPJMN 2020-2024 ditetapkan target penurunan tingkat kemiskinan antara 7 persen (target moderat) hingga 6,5 persen (target optimis) pada akhir tahun 2024. Sementara untuk stunting, Pemerintah sendiri telah menetapkan target penurunan stunting yang cukup ambisius sampai pada angka 14 persen pada akhir tahun 2024.
"Saya meminta kepada para Menko dan Menteri terkait lainnya agar senantiasa bekerja keras, inovatif serta memantapkan koordinasi untuk memastikan tercapainya target pengurangan tingkat kemiskinan pada akhir tahun 2024,” ujar Ma'ruf dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Selasa (11/2).
Pemerintah memperkirakan jumlah penduduk miskin pada akhir tahun 2024 ditargetkan berada pada kisaran 18,34 juta sampai 19,75 juta. Ini artinya diperlukan penurunan jumlah penduduk miskin antara 5,04 sampai 6,45 juta dalam kurun waktu 2020 sampai 2024.
Karena itu, dalam rapat pleno dibahas kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui upaya untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin serta upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan. Menurutnya, upaya untuk menurunkan beban pengeluaran antara lain melalui perbaikan dan perluasan program bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH), program bantuan pangan (Rastra dan Bantuan Pangan Non-Tunai), program Indonesia pintar (PIP) dan program Indonesia pintar kuliah (PIP-K).
Selain itu juga akan didorong perbaikan jaminan sosial melalui program Indonesia sehat atau jaminan kesehatan nasional (JKN) serta reformasi kebijakan subsidi energi termasuk subsidi listrik dan subsidi LPG. Upaya penting yang ingin dicapai dalam perbaikan kualitas bantuan sosial, perlindungan sosial serta subsidi adalah dalam rangka mempertajam ketepatan sasaran agar program-program tersebut mampu menyasar masyarakat miskin dan rentan yang berhak.
Sementara itu, upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan dilakukan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal dan memperluas akses pekerjaan dengan tujuan jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta menjaga stabilitas harga.
Ma'ruf juga menekankan upaya percepatan penurunan prevalensi anak kerdil (stunting) adalah merupakan prioritas pemerintah. Meskipun telah terjadi penurunan dari angka 30,8 persen tahun pada tahun 2018 menjadi 27,67 persen pada tahun 2019, angka prevalensi stunting tersebut masih cukup tinggi karena hampir satu dari tiga balita Indonesia mengalami stunting. Pemerintah sendiri telah menetapkan target penurunan stunting yang cukup ambisius sampai pada angka 14 persen pada akhir tahun 2024.
Namun, tantangan terbesar dalam penercepatan penurunan stunting adalah melakukan konvergensi mulai dari tahap perencanaan sampai pada pelaksanaan intervensi di tingkat desa. Sampai saat ini, terdapat anggaran lebih dari Rp 29 Triliun untuk pencegahan stunting yang tersebar di berbagai Kementerian dan Lembaga dan belum termasuk anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, belum lagi anggaran yang juga dialokasikan oleh dunia usaha dan masyarakat.
Oleh karena itu Wakil Presiden mempertanyakan soal efektivitas anggaran tersebut yang belum cukup tercermin dalam penurunan stunting. Untuk itu Wakil Presiden meminta Menko dan para Menteri untuk berkoordinasi dengan baik.
Ia juga menugaskan Menko PMK bersama-sama Kementerian terkait untuk terus memantau agar seluruh pemikiran dan komitmen yang menjadi hasil rapat ini dapat dijalankan untuk mencapai target penurunan tingkat kemiskinan dan prevalensi stunting.
Ikuti Whatsapp Channel Republika