REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Japan International Cooperation Agency (JICA) menggiatkan program tata kelola jalan daerah. Di mana pada 2020 ini dipilih dua daerah yang akan menjadi pilot project program tersebut.
Kota Sukabumi menjadi satu dari dua daerah di Indonesia yang menjadi lokasi proyek untuk peningkatan tata kelola jalan daerah. ''Kerja sama ini salah satunya ahli JICA akan memberikan pembelajaran dan pendampingan sistem perencanaan, penyusunan anggaran, kebijakan strategi dan implementasi,'' ujar Kepala Pusat Fasilitasi dan Infrastruktur Daerah Kementerian PUPR Riono Suprapto di Balai Kota Sukabumi, Senin (10/2).
Nantinya ahli itu akan memberikan pembinaan dan pendampingan baik dari sistem perencanaan dan proses pelaksanaan secara lengkap. Target program ini kata Riono ingin mencapai target rencana pembangunan jangka menengah nasional.
Disampaikan jalan berstatus provinsi dan kota/kabupaten yakni kondisi jalan provinsi mantap baru 60-70 persen dan kabupaten/kota masih 58 persen. Atas masalah itu Kementerian PUPR dan JICA mencari solusi salah satunya program tata kelola jalan daerah. Nantinya ada pendampingan 3 tahun serta ada short course di Jepang di tahun pertama dan kedua.
''Kota Sukabumi dan Bukittinggi bersyukur terpilih pilot project dan bisa ditularkan ke daerah lain,'' ungkap Riono. Terutama dalam akses konektivitas semakin baik dan berdampak pada kesejahteraan rakyat.
''Alhamdulilah Sukabumi terpilih sebagai pilot project atau percontohan tata kelola jalan daerah,'' ujar Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Setiawan Hamami. Selain Sukabumi, satu daerah lainnya yakni Bukittinggi di Sumatera Barat.
Kesepahaman dan kerjasama ini sambung Fahmi, dalam rangka pemberian layanan publik lebih baik dan sejalan dengan konsep smart city di Kota Sukabumi. Apalagi pelayanan publik salah satu prioritas adalah pembangunan dan peningkatan kualitas jalan sebagai urat nadi perekonomian dan kualitas hidup sebuah daerah.
Andri merinci, status jalan kota mencapai 149 ruas jalan dengan panjang alan 115,74 kilometer persegi. Dari jumlah itu yang dalam kondisi mantap mencapai 98,68 kilometer atau 86,26 persen.
Kendala yang dihadapi kendaraan overload seperti truk pengangkut pasir dan perlunya jalan alternatif di utara Sukabumi. Hal ini memerlukan perhatian pemerintah pusat seperti dukungan anggaran.
Sementara pemda menggulirkan sejumlah kebijakan pengelolaan jalan daerah. Misalnya pengelolaan biaya untuk melaksanakan proyek, meningkatkan tata kelola pemeliharan jalan regional dan pengelolaan mesin dan peralatan yang menunjang pengelolan jalan. ''Workshop ini dapat menghasilkan kegiatan manfaat bagi peningkatan kehidupan masyarakat Sukabumi dan rakyat Indonesia pada umumnya,'' imbuh Andri.
Perwakilan JICA Kawabata mengatakan, jalan di Indonesia banyak yang dikelola pemda. Di mana perawaan jalan sangat krusial untuk transportasi dan karakter jalan sama dengan di Jepang.
''Setelah seleksi Kementerian PUPR dan JICA memilih Sukabumi salah satu dari pilot project,'' ujar Kawabata. Setelah ini program akan dilanjutkan ke daerah lain dan Sukabumi menjadi contoh ke kota lain di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika