REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP PAN Mulfachri Harahap meminta pemerintah untuk memperhatikan keluhan dan aspirasi masyarakat di Natuna, terkait penolakan wilayah tersebut sebagai tempat karantina WNI yang baru dipulangkan dari Wuhan, China.
"Sejak awal masyarakat di Natuna menolak daerah mereka dijadikan sebagai tempat karantina WNI yang baru dipulangkan dari Wuhan, Tiongkok. Sejauh ini, pemerintah kelihatannya belum menjawab secara tuntas apa yang menjadi tuntutan mereka," kata Mulfachri dalam keterangan pers, Jakarta, Senin (3/2).
Menurut Mulfachri, pemerintah bisa memberikan kompensasi kepada pemerintah daerah dan masyarakatnya. Ia menilai, kompensasi ini perlu mengingat tindakan observasi berpengaruh pada aktivitas sehari-hari WNI dari Wuhan tersebut.
"Misalnya, karena mereka saat ini banyak yang tidak berani keluar rumah, dan karena itu usaha mereka banyak yang terganggu, sudah selayaknya pemerintah memberikan bantuan dan subsidi bagi masyarakat Natuna. Kebutuhan mereka sudah semestinya dipenuhi oleh pemerintah," ujarnya menambahkan.
Mulfachri menilai, seharusnya sebelum 245 WNI diobeservasi, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan elemen-elemen masyarakat lainnya di Natuna diajak bicara terlebih dahulu.
"Tidak seperti sekarang, tiba-tiba pemerintah mengambil keputusan untuk menempatkan mereka di sana. Bagi warga Natuna, pemilihan daerah mereka sebagai tempat karantina, menyisakan sejumlah persoalan. Mereka merasa diperlakukan tidak adil," ujarnya.
Meskipun saat ini pemerintah sudah melakukan observasi WNI di Natuna, menurut Mulfachri bukan berarti persoalan dengan pemerintah daerah dan masyarakat Natuna selesai. Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menegaskan, sepatutnya pemerintah memperhatikan dan memenuhi tuntutan mereka. Menurutnya, pemerintah harus memberikan jaminan bahwa masyarakat di sana diurus secara benar dan dipastikan tidak akan terjangkit virus Corona.
"Memang betul bahwa sejauh ini belum ada yang terkonfirmasi terjangkit virus tersebut. Tetapi, karena isu ini telah mengglobal, kekhawatiran pemerintah dan warga Natuna perlu didengar. Tuntutan mereka perlu diperhatikan," ujarnya.
Dia menyesalkan langkah pemerintah yang berdasarkan informasi masyarakat Natuna, pemerintah yang kurang memberi perhatian warga setempat, misalnya masker kesehatan tidak diberikan bagi warga setempat. Karena itu dia meminta pemerintah memperhatikan dan merespon aspirasi masyarakat di Natuna.
Ikuti Whatsapp Channel Republika