REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo melalui juru bicaranya Fadjroel Rachman pada Jumat (31/1) memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk mengirimkan prajuritnya menjemput Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Adapun opsi untuk proses evakuasi tersebut rencananya akan menggunakan tiga pesawat milik TNI jenis Hercules untuk sekali pemberangkatan, atau menggunakan pesawat sipil yang membutuhkan lebih dari satu kali pemberangkatan.
"Dilakukan setelah rapat terbatas (ratas) tadi malam. Sejak merebaknya kasus tersebut KBRItelah menyampaikan kepada Menlu selalu berkoordinasi denganWNI di Hubei terutama yang berada di kota Wuhan. Meski masih di-lockdown, TNI siap dikerahkan untuk menjemput tapi belum ada keputusan apakah akan menggunakan pesawat TNI atau sipil," kata Fadjroel di ruang Pers Istana Jakarta.
Sebanyak 243 WNI dilaporkan berada di kota Xianing, Huangxi, Xiangian, dan Xian Provinsi Hubei. Sementara itu, Persatuan Pelajar Indonesia Tiongkok yang berada di Kota Wuhan, China mengklaim 93 orang mahasiswa dan WNI masih berada di Kota Wuhan.
Meski diklaim tidak terdeteksi virus corona, Presiden menginstruksikan seluruh kementerian terkait untuk meningkatkan kemampuannya dalam merespon pencegahan dan mendeteksi wabah penyakit pandemik global melalui teknik nuklir, biologi, dan kimia.
" Ratas terus dilakukan melalui koordinasi berdasarkan instruksi Presiden no 4 tahun 2019 tentang peningkatan kemampuan dalam mencegah mendeteksi dan merespon wabah penyakit pandemik global dan kedaruratan nuklir biologi dan kimia." tambah Fadjroel
Sebagai persiapan menerima WNI di Tanah Air, Presiden melalui Inpres no 4 tahun 2019 menginstruksikan sekitar 20 Kementerian terkait evakuasi tersebut. Adapun Kementerian Kesehatan RI telah menyiapkan sejumlah rumah sakit yang dilibatkan guna mengurangi risiko penyebaran virus corona.
Lebih lanjut, Fadjroel memaparkan kendala penjemputan WNI di Provinsi Hubei diantaranya, tujuh akses transportasi dari dan menuju Kota Wuhan masih ditutup. Sehingga proses negosiasi antara Kementerian Luar Negeri RI dengan pemerintah Tiongkok masih terus dilakukan.
"Kami berharap karena ini hubungan antar negara antar pemerintah Indonesia dan Tiongkok, jadi tidak semudah seperti berurusan antar provinsi di Indonesia apalagi terkait merebaknya virus corona. " kata Fadjroel.
Sambil menunggu proses evakuasi, Pemerintah Indonesia mengirimkan dana Rp 133,2 juta untuk kebutuhan logistik WNI di wilayah karantina Provinsi Hubei.
Ikuti Whatsapp Channel Republika