REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Merial Institute Centre for Youth Development Studies menilai Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah mengambil langkah tepat dengan mengambil beberapa figur milenial. Khususnya mereka yang yang menduduki posisi menteri, wakil menteri, dan stafsus milenial di Kabinet Indonesia Maju untuk dapat merespon perubahan demi terwujudnya lompatan kemajuan yang signifikan.
"Pada pidato Presiden Joko Widodo di depan Sidang MPR RI pada November 2019, pembangunan kualitas SDM merupakan salah satu pokok/arahan prioritas untuk Indonesia di lima tahun ke depan. Gebrakan demi gebrakan terus dilakukan, diantaranya pengangkatan figur-figur milenial...," ucap Direktur Program Merial Institute Fajar Iman Hasanie, berdasarkan rilis yang diterima Republika.co.id, Kamis (30/1).
Fajar menyatakan ekspektasi anak muda paling realistis terhadap kehadiran staf khusus presiden dan menteri dari kalangan milenial yaitu adanya perubahan atau setidaknya pertunjukkan perubahan pola pengambilan aspirasi, penyediaan platform suara untuk anak muda (terkhusus yang marjinal), proses komunikasi dan penyebaran informasi yang membumi. Kehadirannya sudah sepatutnya memperkaya perspektif Jokowi dalam mengambil kebijakan strategis, mengingat era teknologi saat ini perubahannya luar biasa dinamis, dan dasar-dasar kebijakan berbasis inovasi harus digerakan.
"Kemampuan berinovasi, kreativitas, dan penguasaan teknologi yang dimiliki para milenial yang ditunjuk sebagai staf khusus presiden tersebut harus mampu dibumikan untuk memberi perspektif kebijakan yang pro-rakyat kecil di seluruh pelosok kampung dan tidak bias ke masyarakat dan anak muda perkotaan. Dengan begini maka akan bisa memperbaiki dikotomi dan kesenjangan antar anak muda yang selama ini ada," ucap dia.
Fahmie menambahkan tantangan pembangunan pemuda (youth developement) di Indonesia tidak pernah berada pada kondisi sepenting saat ini, yaitu menghadapi bonus demografi. Pemerintah pun, menurut dia merespons dengan mengeluarkan Perpres 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan menjadi kabar gembira bagi stakeholder kepemudaan.
Berbagai upaya implementasi Perpres 66/2017 ini dilakukan melalui sinkronisasi 30 kementerian lembaga sehingga terbentuk Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
Sayangnya menurut dia, penyusunan program kerap terhadang minimnya riset data dan partisipasi pemuda. Akibatnya pencapaian dan evaluasi program tidak bisa diukur dengan baik, terdapat tumpang tindih program kepemudaan (baik program yang mencakup isu kepeloporan, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda).
Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan diyakini yang dapat menjadi tulang punggung penopang kemajuan meningkatnya kualitas program pelayanan kepemudaan lintas sektor, ternyata belum menunjukan suatu kejelasan sikap dalam mewujudkan percepatan perubahan dan amanat Perpres 66/2017 dengan signifikan.
Oleh karena itu, ucap dia, Merial Institute mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut, pertama, mengoptimalkan koordinasi lintas sektor melalui Kemenpora sebagai leading-sector dan monitoring implementasi melalui Staf Khusus Presiden. Kedua, sesuai visi Presiden, hambatan pelayanan kepemudaan perlu diatasi dengan fokus pada peningkatan kesempatan kerja, kemandirian dan kewirausahaan, serta perlindungan dari perilaku beresiko. Terakhir, RAN diharapkan dapat segera dilaksanakan dan menjadi rujukan bagi penyusunan RAD ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dengan indikator yang terdapat pada Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).
Ikuti Whatsapp Channel Republika