REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna memberikan tanggapan atas pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengusulkan agar dirinya dicopot. Ia menilai ICW memiliki hak bicara, tetapi juga mempertanyakan alasan mengajukan usulan tersebut.
"Itu hak dia bicara urusan dia itu, tetapi kan lihat dulu, ada tidak faktor-faktor mensrea-nya (unsur niat dalam perbuatan pidana)," kata Yasonna singkat, saat ditemui usai menemui Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Rabu (29/1).
ICW menyoal pencopotan Ronny Sompie sebagai Dirjen Imigrasi oleh Yasonna terkait informasi keberadaan tersangka suap Harun Masiku. Namun, Yasonna bersikukuh merasa tidak ada yang salah terkait keputusannya mendisfungsionalkan Ronny Sompie.
Ia menilai, Ronny adalah yang paling bertanggung jawab atas kekisruhan lokasi tersangka suap Caleg PDIP Harun Masiku. "Tanggung jawabnya siapa, yang paling apa (bertanggung jawab) di situ," kata dia.
Peneliti ICW Kurnia Ramdhani menilai tak tepat bila Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memberhentikan Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie. Dalam konteks kasus buronnya Harun Masiku, Kurnia menilai, seharusnya Yasonna yang dicopot dari jabatannya.
"Lebih baik Yasonna Laoly juga dicopot oleh Presiden Jokowi," tegas Kurnia saat dikonfirmasi, Selasa (28/1).
Sebab, lanjut Kurnia, bagaimanapun Yasonna-lah yang merupakan otoritas tertinggi Kementerian Hukum dan HAM. Kurnia juga menilai Yasonna telah berkata tidak sesuai dengan fakta terkait keberadaan Harun Masiku.
"Jadi harusnya Yasonna ikut bertanggung jawab atas situasi hari ini. Efek dari kekeliruan data tersebut amat krusial, kerja penegak hukum jadi terganggu karena mempercayai begitu saja pernyataan Yasonna," kata Kurnia lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika